Minta Evaluasi Kinerja OPD
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. Selain itu, pemerintah juga diminta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Sudirsah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.
"Melakukan evaluasi berkala yang ketat terhadap OPD/SKPD dengan serapan anggaran rendah. Menyusun manajemen risiko pengadaan barang dan jasa agar eksekusi belanja publik tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,"
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memastikan SiLPA segera dialokasikan kembali untuk mendukung program-program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, lonjakan SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin baik.
"Kami mencatat bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp431,016 miliar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berpandangan bahwa tingginya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin presisi, sehingga anggaran yang tersedia dapat lebih cepat dikonversi menjadi program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,"terangnya.
Serapan Anggaran Jadi Indikator Kinerja
Dalam pengelolaan keuangan daerah, tingginya SiLPA memang tidak selalu bermakna positif. Secara umum, SiLPA dapat terjadi akibat efisiensi belanja, pendapatan yang melampaui target, maupun rendahnya realisasi program.
Namun apabila nilainya terlalu besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun, kondisi tersebut sering menjadi indikator belum optimalnya perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun, serta memperkuat pengawasan terhadap OPD agar anggaran yang telah disahkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menjelaskan bahwa besarnya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah program yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
"SILPA tentunya ada program yang tidak terlaksana dengan tuntas, ada yang terkait waktu dan beberapa hambatan. Pada intinya setiap masukan yang diberikan oleh fraksi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk bisa bekerja dengan baik," ungkapnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
