"Apresiasi pada Gubernur NTB yang bisa merespons cepat rekomendasi BPK tersebut. Semoga OPD terkait segera melakukan upaya-upaya konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut," ungkapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Guru Toi itu, digitalisasi aset menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sistem pendataan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah.
"Manfaatnya banyak. Pertama, kita memiliki peta aset yang clear (jelas), sehingga dapat dipantau. Kedua, pemanfaatannya dapat dikelola dengan baik, baik yang potensial dan tidak untuk peningkatan fiskal daerah. Ketiga, bentuk transparansi, agar pemanfaatan dan penggunaan aset betul-betul dimonitor dan diketahui publik," tegasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi aset merupakan bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan. Dengan sistem digital, data aset dapat lebih mudah dikontrol, diperbarui, dan dimanfaatkan untuk mendukung pendapatan daerah.
"Catatan BPK sebenarnya memberikan poin. Ada potensi peluang penyalahgunaan aset. Selama tidak teradministrasi dengan baik, lebih-lebih sistem digital sudah menjamin dengan baik kemudahan, terkontrol, efisien dan juga banyak nilai tambah lainnya," ungkapnya.
"Aset yang sudah digital itu dari 'barang mati' jadi 'data hidup' yang bisa dianalisa, dipantau, dan dimaksimalkan nilainya. Jika pencatatan digital ini segera dilakukan," lanjutnya.
Selain memenuhi kepatuhan terhadap regulasi dan rekomendasi BPK, penataan aset juga dinilai mampu menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang optimalisasi sumber pendapatan baru.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
