HMI Demo Gubernur NTB, Kritik Kebijakan soal Desa Berdaya dan Banyaknya Pungutan di Sekolah

Selain itu, HMI juga menagih janji Pemerintah Provinsi NTB terkait program beasiswa bagi pemuda daerah.

“Menagih janji Gubernur NTB soal beasiswa bagi pemuda NTB,” kata Nasri.

Tak hanya sektor pendidikan, massa aksi juga meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui pemberian upah yang lebih layak.

Kritik Program Desa Berdaya

Dalam pernyataan sikapnya, HMI meminta Pemerintah Provinsi NTB menghentikan Program Desa Berdaya yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan selama setahun terakhir.

“Mendesak Gubernur NTB menghentikan Program Desa Berdaya karena dinilai menghabiskan anggaran tanpa menunjukkan progres dalam satu tahun terakhir,” tegas Nasri.

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Program Desa Berdaya Tematik tetap menjadi prioritas pembangunan daerah meskipun kapasitas fiskal NTB sedang mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Menurut gubernur, program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi desa secara inklusif.

“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis.

Ia menyebut anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa pada tahun ini mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabungkan dengan program OPD dan dukungan berbagai pihak, total anggaran yang berputar di desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.

Gubernur juga meminta kepala desa dan lurah mengelola anggaran secara transparan, kreatif, dan tepat sasaran agar mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Editor : Purnawarman