JAKARTA, iNewsLombok.id - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) kembali menjadi sorotan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan tengah mempersiapkan perubahan regulasi tersebut, termasuk membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa wacana ini memang mencuat di ruang publik, meski belum masuk dalam pembahasan resmi di tingkat legislasi.
“Ada wacana yang berkembang soal ini. Tetapi detailnya memang belum secara formal dalam bentuk draf,” ujar Khozin.
Menurutnya, DPR tetap siap menampung setiap aspirasi masyarakat, termasuk isu mengenai status PPPK paruh waktu yang juga ikut diperbincangkan dalam proses revisi UU tersebut.
“Persoalan ini belum menjadi usulan secara formal dalam bentuk draf. Tetapi soal ini menjadi salah satu isu yang juga mengemuka,” kata Khozin.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
