Isu Viral Pendaki Berbikini dan SOP TNGR
Kritik semakin tajam ketika Basri menyinggung soal video viral pendaki berbikini di Rinjani yang tak mampu ditangani oleh Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
“Pendaki berbikini saja oleh TNGR gak mampu dia urus. Saya curiga TNGR ini gak punya SOP pendakian dan etika pendakian. Spirit mereka hanya menikmati pendapatan negara, tapi tidak bertindak sebagai penjaga alam,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan TNGR cenderung reaktif setiap kali muncul masalah, tanpa adanya regulasi jelas dalam menjaga etika pendakian dan kelestarian ekosistem.
Dukungan Majelis Adat Sasak dan YSM
Hal senada disampaikan Majelis Adat Sasak (MAS) melalui Lalu Prima. Ia menegaskan akan mendorong petisi publik untuk melindungi Rinjani dari kerusakan budaya dan ekologis.
“Pemerintah pusat harus serius jaga Rinjani sebagai ibu dari Lombok dan jangan rusak dia dengan kepentingan oligarki,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua YSM sekaligus tuan rumah acara, Dr. H.M. Ali BD, menyatakan sikap kerasnya.
“Kalau bupati dan gubernurnya tidak tolol menjaga budaya dan alam Rinjani, maka mereka tidak akan tolol. Saya berani melawan presiden dan pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Sasak jangka panjang,” pungkasnya.
Gunung Rinjani merupakan salah satu destinasi wisata internasional di NTB, dengan jumlah pendaki mencapai lebih dari 120 ribu orang per tahun sebelum pandemi.
Tingginya kunjungan wisatawan kerap berbanding lurus dengan masalah sampah, kerusakan jalur pendakian, dan berkurangnya debit mata air.
Hingga kini, kewenangan pengelolaan Rinjani masih berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai TNGR, sementara pemerintah daerah hanya berperan pendukung.
Beberapa pemerhati lingkungan mendorong agar kolaborasi pengelolaan berbasis masyarakat lokal diperkuat, demi mencegah eksploitasi berlebihan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
