Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka di tengah tekanan harga dan kebutuhan hidup yang makin kompleks.
“Kami ingin agar masyarakat yang memiliki kendaraan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi tetap bisa berkontribusi, tanpa merasa terbebani,” ujar Fathurrahman.
Diskon untuk Tunggakan Pajak dan Plat Luar NTB
Tak hanya untuk PKH dan veteran, Pemprov NTB juga memberikan diskon besar-besaran bagi wajib pajak yang menunggak atau belum melakukan Daftar Ulang (TMDU) kendaraan bermotor.
Selain itu, kendaraan dengan plat luar daerah (non-DR dan EA) yang dimutasi masuk ke wilayah NTB juga akan memperoleh insentif menarik, guna mendukung program pemutihan pajak kendaraan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi potensi pendapatan daerah, mengingat persentase kendaraan yang aktif membayar pajak di NTB masih berada di bawah 50 persen dari total kendaraan yang terdaftar.
“Jumlah kendaraan yang belum bayar pajak masih lebih tinggi dibandingkan yang aktif. Ini adalah langkah strategis untuk menjaring potensi tersebut,” ungkap pejabat Bappenda NTB.
Mendorong Kesadaran Pajak dan Pembangunan NTB
Kebijakan ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan.
“Dengan menjadi wajib pajak yang patuh, kita ikut membangun NTB dari sektor infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik,” tegas Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri.
Sebagai tambahan, Pemprov NTB juga membuka layanan keliling pajak kendaraan serta sistem pembayaran daring melalui platform digital untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan pembayaran pajak.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
