Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam sektor penanaman modal.
Pelimpahan kewenangan kepada PTSP, menurut Gerindra, harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah agar standar pelayanan bisa lebih cepat, akuntabel, dan merata.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga mengajukan sejumlah isu substantif untuk dikaji lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
Mulai dari aspek regulasi, tata kelola, kelembagaan, hingga prosedur evaluasi implementasi pasca-pengesahan Perda.
Rekomendasi penting juga disampaikan, seperti penyatuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu struktur yang lebih efisien namun tetap responsif terhadap isu kerentanan.
Model ini dinilai mampu mengurangi kompleksitas birokrasi dan memperkuat layanan publik bagi kelompok rentan.
"Transformasi kelembagaan ini harus dijalankan secara cermat, terukur, dan berbasis data, agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam implementasinya," pungkas Sudirsah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
