LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri memberikan sinyal kuat akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II untuk pertama kalinya pekan depan.
Langkah ini dilakukan untuk mengisi delapan jabatan Kepala OPD yang kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), sekaligus menata kembali birokrasi di Pemprov NTB.
Menurut sumber terpercaya, beberapa posisi yang akan segera diisi pejabat definitif di antaranya:
- Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Plt sebelumnya: Mursal)
- Kepala Dinas ESDM (Plt sebelumnya: Izzudin Mahili)
- Kepala Dinas PUPR (Plt sebelumnya: Lies Nurkomalasari)
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Plt sebelumnya: Wahyu Hidayat)
- Kepala Dinas Perpustakaan, Staf Ahli Gubernur, Kepala BRIDA NTB, Kepala BPKAD, dan Kepala BKD juga akan mengalami pergeseran.
Tak hanya itu, beberapa pejabat definitif pun dikabarkan akan terkena mutasi, termasuk Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapenda, Kepala BPSDM, Kepala Dinas Permukiman, hingga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut sumber yang dekat dengan Gubernur, posisi Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga akan mengalami pergantian.
Bahkan, hampir semua Kepala Biro Setda NTB serta Direktur RSUD Provinsi NTB yang saat ini dipegang oleh dr. Lalu Herman Putra diperkirakan akan terkena mutasi.
Menanggapi kabar tersebut, Plt Kepala BKD NTB Yusron Hadi enggan berkomentar.
"Kalau itu saya nggak berani komentar," ujarnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Maladi mengaku akan mengikuti keputusan pimpinan.
"Kita ikuti saja," ujarnya saat ditemui di Mataram.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini bukan hanya sekadar perombakan birokrasi, tetapi juga untuk menilai kinerja para pejabat selama masa transisi.
"Nanti Pak Gubernur akan melaksanakan asesmen untuk eselon II dan III. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk rotasi atau mutasi, tetapi untuk mengukur kinerja pejabat yang sudah diberikan amanah," kata Dinda, sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan bahwa Gubernur Lalu Iqbal akan menerapkan sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat baru di Pemprov NTB.
"Beliau sudah mencatat semua jabatan yang masih kosong, dan segera akan mengimplementasikannya," tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan birokrasi di NTB semakin profesional dan responsif dalam mendukung program pembangunan daerah. Keputusan final mengenai mutasi pejabat ini diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
