LOMBOK, iNewsLombok.id – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti rendahnya jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif melapor dibandingkan dengan yang tidak melapor. Berdasarkan pendalaman terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, Juru Bicara Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, menyampaikan bahwa masalah ini perlu segera diatasi dengan peningkatan anggaran.
"Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023, yang dituangkan dalam PERGUB Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERGUB Nomor 24 Tahun 2021 tentang RKPD NTB Tahun 2022," jelasnya, Rabu (5/2/2025).
Dalam RPJMD tersebut, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menurunnya persentase ormas yang aktifmelapor. Hingga tahun 2024, NTB mencatat 478 ormas terdaftar, terdiri dari 201 berbadan hukum dan 277 tidak berbadan hukum.
"Minimnya anggaran berkontribusi terhadap kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap ormas. Perlu adanya peningkatan anggaran agar ormas lebih aktif dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, termasuk pelaporan," tambahnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
