LOMBOK TENGAH, iNewsLombok.id - Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan mengungkapkan sebanyak 14 Calon Legislatif (Caleg) DPRD terpilih di Pemilu 2024 belum menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 50 anggota Dewan terpilih Kabupaten Lombok Tengah. Artinya hanya 36 orang yang sudah menyerahkan LHKPN-nya ke KPU.
14 Anggota DPRD Lombok Tengah terpilih tersebut yakni dari partai PDIP 1 orang, Golkar 1 orang, Nasdem 4 orang, Gelora 1 orang, Demokrat 3 orang, Perindo 2 orang dan PPP 2 orang
"Saat ini baru 36 orang yang menyerahkan, sisanya belum," katanya Senin (15/7/2024).
Dijelaskan, batas waktu penyerahan LHKPN ke KPU yakni sampai tanggal 7 Agustus 2024, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan maka dewan terpilih terancam tidak dilantik.
Akan tetapi, setelah adanya surat dari KPU RI nomor 1262, dewan terpilih yang belum menyerahkan LHKPN-nya, diberikan kelonggaran yakni dengan membuat surat penyanggupan penyerahan secepatnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan sekwan untuk berkoordinasi dengan KPK terkait kendala yang ada, sehingga belum bisa menyerah LHKPN-nya.
"Sudah kita komunikasikan dengan sekwan maupun partai politik itu sendiri," jelasnya.
Dijelaskan juga, dewan yang belum menyerahkan LHKPN-nya ke KPU tersebut kebanyakan Dewan baru. Dimana hanya terkendala administrasi saja, karena proses pengajuan LHKPN ke KPK agak lama.
"Memang terkendala administrasi saja, karena kan bukan hanya Lombok Tengah saja yang diurus, tapi seluruh Indonesia," tegasnya.
Diketahui, pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Lombok Tengah akan dilaksanakan pada 28 Agustus mendatang.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
