MATARAM, iNewsLombok.id - Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menegaskan bahwa akan memprioritaskan UMKK (Usaha Mikro Kecil dan Koperasi) dalam pengadaan barang dan jasa agar bisa bersaing di era disrupsi global.
“Ketika belanja barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui UMKK secara transparan, tentunya akan menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, kami berharap UMKK dapat bersaing di era disrupsi global dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat,” tegasnya.
Dalam berbagai kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly terus menyuarakan bagi jajaran Kemenkumham untuk memberikan kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, tentu saja Kanwil Kemenkumham NTB juga menerapkan hal yang sama, yaitu memberikan kinerja yang berdampak bagi Masyarakat, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham untuk menyelaraskan visi dan regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa,” ungkap I Wayan Suardana Telabah, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Kanwil Kemenkumham NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
