Muzihir mengatakan, orang yang serius ikut Pilkada adalah mereka yang mendaftarkan diri di parpol dan mengikuti mekanisme internal partai lambang Ka’bah tersebut. Entah itu calon bupati/walikota atau calon gubernur NTB.
PPP sendiri sudah membuat jadwal pendaftaran bagi bakal calon yang ingin menggunakan partai ini sebagai kendaraan politiknya di Pilkada. Yaitu mereka harus mendaftar bulan Mei ini untuk perseorangan dan bulan Juni daftar ulang setelah memiliki pasangan calon.
Pendaftaran dilakukan di DPC PPP kabupaten/kota untuk calon bupati/walikota dan di DPW PPP NTB untuk calon gubernur.
“Perlakuannya sama, baik kader maupun non kader. Mulai tanggal 1 dan berakhir tanggal 30 Mei dibuka pendaftaran untuk perseorangan ke partai. Setelah itu baru tanggal 1 Juni mereka sudah berpasangan atau istilahnya daftar ulang, tentunya ini bagi yang sudah daftar bulan Mei. Kalau yang tak daftar, tak akan diberi rekomendasikan,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Untuk SK penetapan calon kepala daerah, baik level gubernur maupun bupati/walikota akan diterbitkan langsung oleh DPP PPP. Namun demikian keputusan DPP berdasarkan rekomendasi dari DPW PPP.
“Tak ada yang boleh langsung ke DPP,” ujarnya.
TGH Hazmi sendiri adalah cendikiawan muslim dari Lombok Timur yang kini masih tercatat sebagi anggota DPRD NTB sejak tahun 1992 silam. Ia menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Maraqitta’limat.
Yayasan ini menaungi lebih dari 100 lembaga Pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Belum lagi lembaga kesehatan dan ekonomi yang menjadi fokus Yayasan ini.
Ketua Dewan Pembina Komisi Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) NTB TGH Hazmi masih sangat aktif memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan di NTB, mulai dari Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) NTB hingga Ketua Dewan Pembina Komisi Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) NTB.
Di bidang ekonomi, TGH Hazmi tercatat sebagai pembinan di Forum UMKM seluruh Indonesia yang fokus memberdayakan pelaku UMKM.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
