Sebab, narasi yang menyebutkan bahwa lembaga DPRD NTB, anti kritik, justru tidak benar. Mengingat, selama ini justru DPRD setempat paling demokrasi.
"Setiap hari di DPRD NTB banyak berbagai elemen melakukan aksi demonstrasi, bahkan berujung pengrusukan kantor dan pagar kamu banyak yang jebol. Toh kami enggak pernah melaporkan para pengunjuk rasa itu ke polisi, maka endak benar jika kita ini lembaga anti kritik," ujar Ruslan.
Ia memastikan, pelaporan DPRD NTB ke Fihiruddin, hingga kini masih berjalan. Di mana, para saksi pelapor yang sudah diminta keterangan oleh polisi, rata-rata merupakan para anggota DPRD.
Sejauh ini, lanjut Ruslan, semua fraksi dan sebanyak 65 anggota DPRD NTB, solid dan kompak untuk menunggu proses hukum yang kini berjalan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
