Anggaran PON 2028 NTB Baru Rp60 Miliar, Bagaimana Menutup Kekurangan Rp940 Miliar?
LOMBOK, iNewsLombok.id – Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar DPRD NTB.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD NTB, Megawati Lestari, mempertanyakan strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam memenuhi kebutuhan anggaran PON 2028 yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Pasalnya, dalam rancangan APBD NTB 2027, anggaran yang baru direncanakan untuk PON 2028 sebesar Rp60 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari total kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.
Megawati meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran, termasuk pembiayaan pembangunan maupun penyiapan venue pertandingan.
"Untuk memenuhi anggaran PON 2028 baru direncanakan sebesar Rp60 milyar dari kebutuhan Rp1 triliun. Apa langkah yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan PON?. Termasuk pembangunan veneuw nya sehingga sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi dan sukses administrasi dapat tercapai," tegasnya dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Menurut Fraksi Golkar, kecukupan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh persiapan PON 2028 berjalan optimal. Kebutuhan tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan pertandingan, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana olahraga.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menilai kebutuhan anggaran PON 2028 sebesar Rp1 triliun tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada APBD NTB.
Dia secara tegas menyebut pembiayaan sebesar itu mustahil jika hanya mengandalkan anggaran daerah.
"Mustahil itu," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pembiayaan yang harus dihadapi pemerintah daerah menjelang PON 2028.
Dengan alokasi sementara Rp60 miliar dalam rancangan APBD 2027, pemerintah perlu menjelaskan skema pemenuhan kebutuhan anggaran yang tersisa.
Dukungan pemerintah pusat, keterlibatan pihak swasta, serta sumber pendanaan lainnya dapat menjadi bagian dari pembahasan untuk memastikan penyelenggaraan PON 2028 berjalan sesuai target.
Editor: Purnawarman