Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Tuan Rumah PON 2028 di NTB, Anggota Komisi X DPR RI: Jangan Paksakan 10 Cabor, 1 Saja Nggak Apa-apa
Advertisement . Scroll to see content

PON 2028 Butuh Rp1 Triliun, Pengamat: Jangan Jadikan APBD NTB Tumbal, Pusat Harus Ikut Membiayai

Minggu, 15 November 2026 | 17:55 WIB
  • author Utswatun Hasanah
PON 2028 Butuh Rp1 Triliun, Pengamat: Jangan Jadikan APBD NTB Tumbal, Pusat Harus Ikut Membiayai
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Edo Segara Gustanto. (Foto: istimewa)

LOMBOK, iNewsLombok.id - Kebutuhan dana sekitar Rp1 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu disikapi dengan perencanaan pembiayaan yang matang dan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban pembiayaan, mengingat PON merupakan agenda olahraga nasional yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Edo Segara Gustanto, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN). Menurutnya, apabila NTB diminta menyiapkan dana hingga Rp1 triliun, pemerintah perlu segera merumuskan skema pembiayaan bersama agar kebutuhan tersebut tidak membebani kapasitas fiskal daerah secara berlebihan.

"PON bukan sekadar agenda olahraga daerah, melainkan agenda nasional. Karena itu, tanggung jawab pembiayaannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai pemerintah pusat hanya memberikan target kepada daerah, sementara beban anggaran justru lebih banyak ditanggung melalui APBD," ujar Edo, Minggu (15/11/2026).

Ia menilai, penyelenggaraan PON 2028 harus dipandang bukan hanya sebagai kegiatan olahraga yang membutuhkan anggaran besar, tetapi juga sebagai peluang ekonomi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan industri kreatif di NTB.

Namun, peluang ekonomi tersebut harus direncanakan secara realistis. Pemerintah perlu memastikan bahwa besarnya investasi penyelenggaraan PON sebanding dengan manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat.

Maksimalkan Sponsorship, Jangan Hanya Mengandalkan APBD

Edo menawarkan alternatif pembiayaan melalui skema kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Menurutnya, NTB perlu membangun konsorsium pendanaan PON 2028 yang secara khusus bertugas menghimpun dukungan sponsorship dari perusahaan nasional maupun daerah.

Potensi sponsor dapat digali dari sektor perbankan, telekomunikasi, energi, transportasi, maskapai penerbangan, perhotelan, otomotif, hingga perusahaan yang memiliki kepentingan investasi dan bisnis di kawasan NTB.

"NTB harus berani menawarkan PON 2028 sebagai ruang kolaborasi bisnis. Perusahaan tidak hanya diminta menyumbang, tetapi diberikan paket kemitraan yang memiliki nilai promosi dan manfaat ekonomi. Bisa melalui sponsor utama, sponsor pendukung, hak penamaan fasilitas tertentu, promosi merek, dan kerja sama komersial yang sesuai regulasi," jelasnya.

Selain perusahaan swasta, Edo juga mendorong keterlibatan BUMN dan BUMD melalui skema sponsorship maupun program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kebutuhan dana Rp1 triliun, Edo menawarkan simulasi pembagian sumber pendanaan melalui pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat diharapkan mengambil porsi sekitar Rp400 miliar melalui dukungan APBN, sementara Rp200 miliar dapat diupayakan dari sponsorship perusahaan swasta. Selanjutnya, sekitar Rp150 miliar dapat dihimpun melalui kemitraan BUMN dan BUMD, serta Rp150 miliar dari kontribusi APBD Provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Adapun Rp75 miliar dapat diupayakan melalui program CSR/TJSL perusahaan dan lembaga filantropi, sedangkan Rp25 miliar lainnya berasal dari partisipasi masyarakat dan diaspora NTB.

"Ini merupakan simulasi skema pembiayaan yang dapat menjadi bahan negosiasi dan pembahasan bersama, bukan angka kontribusi yang sudah ditetapkan. Komposisinya tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil penyelenggaraan PON, pembagian kewenangan, serta kemampuan fiskal masing-masing pihak. Prinsipnya, pembiayaan PON tidak boleh hanya bertumpu pada APBD NTB. Pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus berbagi tanggung jawab," tegas Edo.

PON 2028 Harus Menjadi Investasi Ekonomi Daerah

Lebih lanjut, Edo mengingatkan bahwa keberhasilan PON tidak cukup diukur dari suksesnya penyelenggaraan pertandingan dan perolehan medali. PON 2028 harus meninggalkan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah penyelenggara bersama.

Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur olahraga, transportasi, akomodasi, fasilitas kesehatan, konektivitas, serta dukungan bagi pelaku UMKM. Pengadaan barang dan jasa juga perlu membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.

"Jangan sampai PON selesai, tetapi masyarakat tidak memperoleh manfaat ekonomi yang berarti. Hotel mungkin ramai selama pertandingan, tetapi bagaimana UMKM, pedagang kecil, pekerja lokal, dan sektor pariwisata mendapatkan manfaat berkelanjutan? Itu yang harus dipikirkan sejak sekarang," katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah menyusun peta jalan pemanfaatan fasilitas olahraga pasca-PON. Venue yang dibangun atau direnovasi harus memiliki rencana pengelolaan, pembiayaan pemeliharaan, serta agenda kegiatan setelah perhelatan selesai agar tidak menjadi aset yang justru membebani keuangan daerah.

Menurutnya, PON harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata olahraga (sport tourism). Dengan demikian, investasi infrastruktur dan penyelenggaraan tidak berhenti pada kebutuhan pertandingan, tetapi juga mampu meningkatkan daya tarik investasi, kunjungan wisatawan, serta aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah Pusat Harus Hadir dalam Pembiayaan

Edo menegaskan, pemerintah NTB perlu melakukan negosiasi pembiayaan dengan pemerintah pusat melalui skema pendanaan bersama (*co-financing* atau *matching fund*). Dukungan APBN, kementerian/lembaga terkait, serta keterlibatan BUMN perlu dikonsolidasikan dalam satu perencanaan yang terukur.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus menghitung secara cermat kemampuan fiskal sebelum menetapkan besaran kontribusi APBD.

"Jangan sampai demi menyukseskan PON, anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial justru terdesak. PON penting, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh dikorbankan. Kita harus memastikan bahwa pembiayaan PON tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar warganya," ungkapnya.

Ia mengusulkan pembentukan tim khusus atau konsorsium pembiayaan PON 2028 yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB dan NTT, pemerintah kabupaten/kota, KONI, KADIN, BUMN, BUMD, asosiasi pengusaha, perbankan, serta pelaku industri pariwisata.

Tim tersebut bertugas memetakan kebutuhan anggaran, mengidentifikasi calon sponsor, melakukan negosiasi kemitraan, serta memastikan transparansi penggunaan dana. Dengan begitu, pembiayaan tidak hanya mengandalkan pendekatan anggaran pemerintah, tetapi juga mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonomi dan dunia usaha.

"NTB jangan hanya diposisikan sebagai daerah yang harus menyediakan Rp1 triliun. NTB harus menjadi mitra strategis dalam menyukseskan agenda olahraga nasional. Pemerintah pusat jangan hanya hadir memberikan instruksi, tetapi juga harus hadir memberikan dukungan anggaran. Kesuksesan PON 2028 harus menjadi keberhasilan bersama, bukan beban fiskal satu atau dua daerah penyelenggara," pungkas Edo.

Editor: Purnawarman

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut