Tuan Rumah PON 2028 di NTB, Anggota Komisi X DPR RI: Jangan Paksakan 10 Cabor, 1 Saja Nggak Apa-apa

JAKARTA, iNewsLombok.id – Anggota Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTB agar tidak memaksakan penyelenggaraan seluruh cabang olahraga (cabor) yang dialokasikan untuk NTB.

Menurutnya, kesiapan anggaran, sarana prasarana, dan kemampuan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB pada PON 2028.

Baca Juga

PON 2028 NTB Terancam Bebani APBD, DPR RI Minta Cabor Dipilih Sesuai Anggaran

Lalu Hadrian Irfani yang akrab disapa Miq Ari menegaskan, penyelenggara sebaiknya mengambil keputusan secara realistis daripada memaksakan seluruh cabor tetapi justru membebani keuangan daerah.

"Sebaiknya sesuai kemampuan saja, jika mampu 1 cabor juga gak apa-apa," tegasnya, Sabtu (14/11/2026).

Dia bahkan meminta PB PON NTB tidak perlu memaksakan diri apabila kemampuan daerah memang belum mencukupi untuk menyelenggarakan seluruh cabang olahraga yang dialokasikan.

Baca Juga

Ramai Isu Tuan Rumah PON 2028 Dipindah, Pemprov NTB Buka Suara

"Tidak usah memaksakan diri jika memang gak mampu," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah persiapan NTB sebagai salah satu tuan rumah PON XXII 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga.

Venue PON 2028 Diminta Maksimalkan Fasilitas Lama

Sementara itu, terkait kesiapan sarana dan prasarana olahraga, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan tertulisnya menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia.

Pemerintah daerah diarahkan mengutamakan revitalisasi, renovasi, dan perbaikan venue olahraga yang ada dibandingkan membangun fasilitas baru. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dalam menghadapi keterbatasan anggaran penyelenggaraan PON.

“Fokus kita memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada. Venue yang sudah ada tinggal melakukan revitalisasi, renovasi dan perbaikan. Jadi bukan membangun venue baru,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua KONI Provinsi NTB H. Mohan Roliskana menyampaikan bahwa sejumlah agenda awal persiapan PON juga telah dibahas.

Pembahasan tersebut mencakup rencana pelaksanaan berbagai kegiatan di sejumlah kota serta upaya mereplikasi dan merevitalisasi program yang dinilai dapat diterapkan untuk mendukung persiapan olahraga di daerah.

“Kami sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di sejumlah kota sebagai langkah awal. Kemudian, hari ini kami juga membahas mengenai replikasi dan revitalisasi berbagai program yang nantinya dapat diterapkan di daerah,” ungkapnya.

Dengan berbagai masukan tersebut, persiapan PON 2028 di NTB diharapkan berjalan sesuai kemampuan daerah. Efisiensi anggaran, kesiapan venue, dan peningkatan prestasi atlet menjadi sejumlah aspek yang perlu diprioritaskan agar penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.

Editor: Purnawarman