Prabowo Kumpulkan Ketum Partai KIM Sore Ini di Istana Bogor, Bahas 2 Calon Wapres Pengganti Gibran?

JAKARTA, iNewsLombok.id – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Agenda tersebut menjadi perhatian publik di tengah pembahasan mengenai dua kandidat calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 16.00 WIB itu telah dikonfirmasi sejumlah pimpinan partai koalisi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf, misalnya, menyatakan kesiapannya menghadiri agenda tersebut.

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Prabowo: Beliau Menunjukkan Sikap Negarawan

"Insya Allah (hadir)," ujar Muzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Kepastian kehadiran juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menghadiri pertemuan bersama Prabowo.

"Benar," kata Herman saat dikonfirmasi.

Gibran Minta Waktu ke Prabowo untuk Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengaku sudah mendengar rencana pertemuan antara Presiden dan para pimpinan partai koalisi tersebut.

"Kabarnya begitu," ujar Hermawi.

Meski demikian, Hermawi mengatakan belum berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk memastikan kehadirannya dalam agenda di Istana Bogor.

Prabowo Akan Konsultasi Dua Nama Calon Wapres ke Partai Koalisi

Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR

Rencana pertemuan ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi mengenai pengusulan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Yusril menjelaskan, kewenangan mengusulkan dua kandidat Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada di tangan Presiden. Karena itu, proses penentuan nama kandidat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Kepala Negara.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Opini: Prabowonomics Vs Neoliberalisme, Mencari Titik Temu Ekonomi Indonesia

Menurut Yusril, Presiden memiliki keleluasaan untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Dia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur keterlibatan partai koalisi dalam proses tersebut.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," katanya.

Prabowo Minta Semua Dapur MBG Diawasi, Aparat Dilarang Minta Setoran

Sebelumnya, Yusril mengaku belum memperoleh informasi mengenai waktu pelaksanaan konsultasi antara Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah. Namun, dia membenarkan bahwa Presiden telah menyampaikan keinginan untuk membicarakan persoalan tersebut bersama koalisi.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.

Dengan dijadwalkannya pertemuan di Istana Bogor, pembahasan mengenai mekanisme pengusulan dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran berpotensi menjadi salah satu agenda penting.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa pertemuan tersebut secara khusus akan menetapkan dua nama kandidat. Keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

Editor: Purnawarman