Dosen Unram Soroti Masa Depan GNE NTB di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Ia mencontohkan strategi yang diterapkan perusahaan besar seperti BYD di China. Menurutnya, integrasi vertikal dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga kepastian pasokan dan efisiensi produksi.

"Kedua, secara manajemen perlu memang pengelola yang punya pengalaman bisnis. Hulu hilir paham. Kalau dicermati skema bisnis-bisnis raksasa seperti BYD di China mereka terapkan strategi integrasi vertikal. Dia kuasai pasokan di hulu, sehingga stabil berproduksi," sarannya.

Menurut Firmansyah, pendekatan serupa tidak harus diterapkan secara mentah, tetapi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi BUMD dalam menyusun model bisnis yang lebih kuat.

GNE Diminta Tidak Berhadapan dengan Bisnis Masyarakat

Firmansyah juga menilai keberadaan BUMD harus memperhatikan segmentasi pasar. Menurutnya, kehadiran perusahaan daerah tidak otomatis mengganggu pelaku usaha masyarakat sepanjang bisnis yang dijalankan memiliki ceruk pasar yang jelas dan tidak mematikan sektor usaha yang sudah berkembang.

"Apakah mengganggu bisnis masyarakat, tergantung. Apakah ceruk pasarnya masih luas, atau ada segmen lain yang dimasuki. Bila ada skema kerja sama, terapkan PPP (Public Private Partnership) swasta dan publik," ungkap salah satu pengamat ekonomi di NTB ini.

Ia menilai pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat menjadi pilihan untuk memperkuat kapasitas bisnis sekaligus mengurangi risiko yang harus ditanggung perusahaan daerah.

"Alangkah bagusnya bisnis pemerintah, bisa jalan bareng dengan swasta murni," terangnya.

GNE Fokus Bisnis Material Konstruksi

PT Gerbang NTB Emas (Perseroda) sendiri telah diarahkan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pengalihan fokus bisnis. Pada Januari 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan GNE akan fokus pada sektor material konstruksi, termasuk pengembangan traffic block dan produk lain dalam ekosistem konstruksi seperti precast.

Pemprov NTB juga menyatakan PT GNE akan masuk dalam holding BUMD nonkeuangan NTB Capital. Arah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi perusahaan daerah agar GNE lebih fokus dan berorientasi bisnis.

Dengan fokus baru tersebut, tantangan GNE bukan hanya bagaimana meningkatkan penjualan, tetapi juga memastikan produk yang dikembangkan memiliki pasar, biaya produksi kompetitif, tata kelola yang sehat, dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta.

Kinerja GNE Dievaluasi

Terbaru, Pemprov NTB melakukan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun Buku 2026 terhadap PT GNE pada 24 Agustus 2026. Evaluasi melibatkan jajaran direksi dan komisaris serta narasumber dari BPKP, Inspektorat, akademisi, dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.

Evaluasi tersebut mencakup pencapaian target pendapatan dan laba, efisiensi biaya operasional, optimalisasi aset dan modal, likuiditas, modal kerja, serta pengelolaan piutang dan persediaan. Penguatan pemasaran dan pengembangan usaha juga menjadi bagian dari pembahasan.

Pemprov NTB mendorong GNE menyusun rencana aksi yang lebih terukur dan realistis untuk memperbaiki kinerja pada Semester II 2026.

Secara regulasi, pengelolaan BUMD juga mencakup aspek perencanaan, operasional, kerja sama, pelaporan, evaluasi, tata kelola perusahaan, hingga restrukturisasi. Kerangka tersebut antara lain diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.

Karena itu, gagasan kolaborasi dengan swasta yang disampaikan Firmansyah dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, sepanjang model kerja sama memiliki pembagian risiko, target bisnis, serta tata kelola yang jelas.

Bagi GNE, kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas pasar dan memperkuat rantai bisnis material konstruksi tanpa harus seluruh ekspansi ditanggung sendiri oleh perusahaan daerah.

Editor : Purnawarman