WALHI NTB Pertanyakan Legalitas Izin Tambang Emas PT SJR di Sumbawa, Soroti Akses Jalan hingga IPPKH

SUMBAWA, iNewsLombok.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan legalitas perizinan pertambangan milik PT Sumbawa Jutaraya (SJR) yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa.

Direktur WALHI NTB Muhammad Amri mengaku mencurigai kelengkapan izin perusahaan tersebut. Kecurigaan itu muncul karena menurutnya hingga kini aktivitas perusahaan belum didukung akses jalan umum, padahal proses eksplorasi di kawasan hutan semestinya telah memenuhi berbagai persyaratan perizinan.

Baca Juga

LHP BPK Jadi Cermin Pemprov NTB, Masalah Pangan hingga Bank Dibongkar

"Dalam proses izin pertambangan, izin eksplorasi diperoleh kalau di kawasan hutan sudah mendapat izin alih fungsi kawasan hutan. Dalam proses eksplorasi melakukan kajian sekitarnya, apalagi kawasan hutan, enggak ada akses jalan. Saya curiga dengan izinnya pertama, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), apa mereka dapat," tegas Amri, Rabu (22/7/2026).

Amri mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran langsung kepada instansi terkait guna memastikan legalitas seluruh dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.

"Kita akan perjelas di ESDM dan bersurat ke inspektur tambang," tegasnya.

Baca Juga

Rektor UGR Dr. Basri Mulyani Sebut Wacana Kampus Dapat Izin Tambang adalah Jebakan

Menurut Amri, proses perizinan kegiatan pertambangan di kawasan hutan membutuhkan tahapan panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.

"Belum izin eksplorasi produksi, lama, feasibilitas dan kelayakan dan potensi. Ini kan tambang emas, berapa luas kawasan hutan pribadi, semua izin dilalui proses panjang," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila seluruh tahapan tersebut tidak dilalui, seharusnya izin tidak akan diterbitkan oleh pemerintah.

"Kalau ini tidak dilalui tidak akan dikeluarkan. Kami akan investigasi mendalam. Kalau tidak menggunakan izin. Di ranah pemprov di ESDM, pun tambang. Izin ada atau tidak. Persis di wilayah pesisir, apalagi di tengah kawasan hutan," tegasnya.

WALHI NTB juga menegaskan tidak akan tinggal diam apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap regulasi pertambangan maupun kehutanan.

"Tidak taat regulasi, melangkahi, kita akan laporkan. Tetapi kita punya atensi khusus, kami akan bertanya ke inspektur tambang ESDM," tegas Amri.

PT SJR Mengaku Minta Arahan Gubernur

Sebelumnya, Direktur PT Sumbawa Jutaraya (SJR) Darwin Bintang menjelaskan bahwa kedatangannya menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bertujuan meminta arahan terkait pengembangan investasi perusahaan di masa mendatang.

"Meminta arahan Gubernur. Sudah kurang lebih dua tahun PT SJR beroperasi," ungkap Darwin.

Ia juga mengklaim perusahaan telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan merekrut sekitar 800 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen merupakan warga lokal.

Selain itu, PT SJR disebut telah bermitra dengan sekitar 40 perusahaan lokal untuk mendukung operasional perusahaan.

Gubernur Minta Utamakan Masyarakat Lokal

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan PT SJR telah memulai aktivitas sejak 2015 dan mulai memasuki tahap produksi pada 2025.

Pemerintah Provinsi NTB, kata Iqbal, berharap keberadaan perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Harus mensejahterakan masyarakat sekitar dan merekrut tenaga kerja lokal dan putra daerah,"ungkapnya.

Perizinan Tambang di Kawasan Hutan Berlapis

Dalam regulasi pertambangan nasional, kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi yang berada di kawasan hutan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan apabila berada di kawasan hutan negara, persetujuan lingkungan, serta perizinan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan juga berada di bawah pengawasan Inspektur Tambang Kementerian ESDM untuk memastikan aspek keselamatan, teknis, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Editor: Purnawarman