Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Angkat Honorer Baru, Sebut Bisa Bebani APBD

JAKARTA, iNewsLombok.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Tito menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja, terutama pada komponen belanja pegawai. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menahan penambahan jumlah pegawai, termasuk tenaga honorer.

Baca Juga

Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga Januari 2026, Ini Alasannya!

"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito dalam rapat tersebut.

Menurut Tito, keberadaan tenaga honorer masih dapat memberikan manfaat apabila ditempatkan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, ia menilai tenaga honorer di bidang administrasi perlu menjadi perhatian karena tidak selalu sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

Tito mengatakan, persoalan tenaga honorer selama ini muncul karena jumlahnya terus bertambah tanpa perencanaan yang matang. Banyak tenaga honorer berharap mendapat kepastian status melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga

Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Sampai Pesta Mewah Jadi Viral Negatif di Medsos

Ketika kepastian tersebut belum didapatkan, kata Tito, sebagian tenaga honorer melakukan berbagai upaya untuk meminta perhatian pemerintah hingga akhirnya dilakukan penataan melalui mekanisme seleksi.

"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak di tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," ujarnya.

Mendagri kembali mengingatkan para kepala daerah agar tidak menambah jumlah tenaga honorer karena berpotensi membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Bongkar Fakta di Balik Kenaikan PBB-P2

"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," kata Tito.

Larangan rekrutmen honorer baru ini berkaitan dengan kebijakan penataan tenaga non-ASN nasional. Pemerintah sebelumnya telah melakukan pendataan tenaga non-ASN dan mendorong penyelesaian status melalui seleksi PPPK sesuai regulasi yang berlaku.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, mengingat belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur APBD banyak daerah.

Editor : Purnawarman