Aturan Baru Gratifikasi KPK Berlaku 2026, Ini Perubahan Pentingnya

JAKARTA, iNewsLombok.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penyesuaian aturan terkait pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Perubahan tersebut bertujuan memperjelas batas kewajaran gratifikasi sekaligus menyesuaikan dengan dinamika sosial serta praktik pemberian hadiah yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga

KPK: Uang Ketuk Palu Masih Jadi Ancaman dalam Penyusunan APBD di Daerah

"Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) diubah," bunyi Pasal 1 yang dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Perubahan Batas Nilai Gratifikasi

Dalam regulasi terbaru ini, KPK mengubah sejumlah batas nilai gratifikasi yang dianggap wajar dan tidak wajib dilaporkan, di antaranya:

1. Hadiah pernikahan atau upacara adat dan keagamaan

Baca Juga

BREAKING NEWS KPK Cium Dugaan Penyimpangan Dana Haji di BPKH, Begini Clue-nya

Sebelumnya: maksimal Rp1.000.000 per pemberi

Kini: maksimal Rp1.500.000 per pemberi

2. Pemberian antar sesama rekan kerja bukan dalam bentuk uang

Editor : Purnawarman