Bursa Sekda NTB Memanas, Akhsanul Khalik dan Ahmad Syaufi Jadi Sorotan
LOMBOK, iNewsLombok.id - Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian menghangat. Dari tiga nama yang diusulkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dua di antaranya merupakan putra daerah NTB, sementara satu lainnya berasal dari luar daerah dan kini telah masuk pembahasan di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Sekretariat Kabinet (Setkab).
Ketiga figur yang masuk bursa calon Sekda NTB tersebut adalah Abul Chair, Ahmad Syaufi, dan Akhsanul Khalik. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak birokrasi yang mumpuni, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ketua GARDA SATU Nusa Tenggara Barat, Bang Akim, menilai masing-masing kandidat memiliki keunggulan tersendiri. Ia menyebut Akhsanul Khalik sebagai birokrat yang matang dan bersinar di level lokal, sementara Ahmad Syaufi dinilai sukses meniti karier birokrasi di tingkat nasional.
"Akhsanul Khalik ini Birokrat asal NTB yang sukses di lokal sudah menangani berbagai masalah sosial kemasyarakatan di semua kabupaten/kota di NTB, dan sebagai aktivis sejak mahasiswa juga punya banyak jaringan di pusat untuk memperlancar kerja sebagai sekda dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan Ahmad Syaufi ini berasal dari yang juga asal NTB yang sukses di Nasional," tegas Akim, Rabu (14/1/2025).
Menurutnya, pengalaman kerja dan pemahaman wilayah menjadi nilai tambah penting bagi calon Sekda, mengingat jabatan tersebut berperan strategis dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, Alhdiansyah, menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menerjemahkan visi besar Gubernur NTB, khususnya terkait penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
"Siapa saja kalau saya, yang penting bisa menjalankan visi beliau tentang meritrokasi itu. Saya tidak menyoal asal, itu pillihan yang terbaik," tegas mantan aktivis ini, Senin (12/1/2025).
Alhdiansyah menilai tiga nama yang diajukan Gubernur Iqbal merupakan figur terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pertimbangan matang.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru To’i, yang menekankan bahwa posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pemimpin tertinggi dalam struktur birokrasi daerah.
"Sadalah pemimpin tertinggi di birokrasi, maka seyogyanya sifatnya memberikan kerja kerja loyal ke gubernur, profesional, ketiga paham tentang kondisi antropologi sosial, politik ntb, dia harus paham dan tiga prasyaratan menjadi penting jadi sekda plihan gubernur," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa loyalitas kepada kepala daerah, profesionalisme, serta pemahaman mendalam terhadap karakter sosial dan politik NTB merupakan syarat mutlak bagi seorang Sekda.
"Itulah Pilihan terbaik dari dari tiga nama tersebut. Dia adalah pembantu langsung. Loyalitas, profesional dan mengerti daerah itu menjadi penting," tegasnya.
Secara struktural, Sekda memiliki peran sentral sebagai koordinator seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penghubung utama antara kepala daerah dan birokrasi.
Dalam konteks pemerintahan NTB ke depan, Sekda juga dituntut mampu mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program strategis daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Proses penetapan Sekda NTB sendiri mengikuti mekanisme nasional, termasuk evaluasi rekam jejak, integritas, dan kompetensi oleh pemerintah pusat, sehingga figur yang terpilih diharapkan benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.
Editor : Purnawarman