Infrastruktur Rusak dan Ancaman Tambang, Warga Pringgarata Curhat ke DPRD NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Persoalan infrastruktur menjadi keluhan utama warga Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, terutama kerusakan jalan yang semakin memburuk dan ancaman lingkungan akibat aktivitas pertambangan galian C. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat reses Ketua Komisi II DPRD NTB dari Fraksi PKB, H. Lalu Pelita Putra, di Dusun Repuk Menemeng, Senin (3/11/2025).

Tidak hanya jalan desa dan dusun, warga menegaskan kerusakan juga terjadi pada ruas jalan kabupaten. Aktivitas truk pengangkut material galian C turut memperparah kerusakan.

“Jalan ke tempat kami ini sangat parah. Belum lagi kami khawatir dengan pengerukan galian C yang terus saja terjadi. Jika dibiarkan ini bisa menyebabkan abrasi, longsor, mengganggu kesuburan tanah. Kami berharap agar ini ke depan bisa diatur,” ujar Ridwan, Kepala Dusun Repok Menemeng Pemepek.

Reses Anggota DPRD NTB Lalu Pelita Putra. iNewsLombok.id/Purnawarman

Menanggapi keluhan warga, Pelita Putra menjelaskan bahwa penanganan jalan memiliki kewenangan yang berbeda sesuai status ruas jalan.

“Jika ruas itu masuk provinsi maka menjadi tanggung jawab provinsi. Begitu juga ruas milik kabupaten dan desa,” katanya.

Meski begitu, ia memastikan ada ruang intervensi yang dapat dilakukan DPRD NTB dalam mendukung pembangunan infrastruktur lokal seperti jalan usaha tani dan irigasi.

“Kami di DPRD Provinsi bisa intervensi salah satunya di Jalan Usaha Tani,” tegasnya.

Ia juga mendorong mekanisme alih status jalan untuk percepatan penanganan infrastruktur strategis.

“Pola ini bisa membantu penanganan jalan-jalan yang rusak. Kita berharap jalan-jalan itu bisa segera dialihstatuskan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Pelita mengakui wilayah Pemepek kaya potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena itu pengelolaan tambang harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Meski ada potensi tambang tapi jangan sampai menjadi ancaman bagi masyarakat setempat,” tandas Ketua DPC PKB NTB itu.

Selain soal infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan alat cacah pakan ternak dan pelatihan pengolahan limbah menjadi pakan.

“Tentu usulan-usulan itu kami atensi,” ujar Pelita.

Sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam reses tersebut. Pelita mengatakan akan mengoordinasikan kebutuhan lembaga pendidikan ke Pemda dan pimpinan PKB di tingkat pusat.

“Kondisi ini nanti akan kami sampaikan ke beliau (Hadrian),” ungkapnya

Editor : Purnawarman