Kementerian PUPR Targetkan Renovasi Gedung DPRD Rusak Akibat Demo Dimulai Awal 2026

Kantor Sekretariat DPRD Solo dilaporkan dibakar oleh massa.

Di Surabaya, Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi turut dirusak.

Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kerusakan juga menimpa Gedung DPRD Kediri, Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Selain itu, Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga ikut menjadi sasaran perusakan massa, yang menyebabkan aktivitas pelayanan publik sempat terganggu selama beberapa hari.

Anggaran Renovasi Turun dari Prediksi Awal

Dewi mengungkapkan, hasil analisis sementara menunjukkan kebutuhan dana renovasi akan lebih kecil dari perkiraan awal sebesar Rp900 miliar.

“Saya lupa angka detailnya, yang pasti dari Rp900 miliar itu turun banyak,” ucap Dewi.

Menurutnya, turunnya estimasi anggaran terjadi karena tidak semua gedung perlu dibangun ulang dari nol. Beberapa hanya mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan cukup dilakukan perbaikan struktural serta interior.

Langkah Lanjutan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kementerian PUPR juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk menyesuaikan desain bangunan baru yang lebih tahan terhadap risiko kebakaran dan bentrokan massa. Beberapa gedung akan dilengkapi sistem keamanan terpadu, seperti fire suppression system, kamera CCTV berteknologi AI, serta akses evakuasi cepat.

Selain faktor keamanan, Kementerian PUPR berencana menerapkan konsep bangunan hijau (green building) yang ramah lingkungan dan efisien energi dalam renovasi nanti.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menekan emisi karbon serta meningkatkan kualitas tata bangunan pemerintahan di daerah.

Renovasi dijadwalkan berlangsung selama 6–12 bulan tergantung tingkat kerusakan tiap lokasi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyalurkan dana hibah khusus untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur publik pasca-kerusuhan.

Editor : Purnawarman