Fraksi Gerindra: Hilang Kantor Bukan Alasan Berhenti Layani Rakyat NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id– Kondisi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jalan Udayana kini memprihatinkan usai terbakar akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Bangunan megah yang selama ini menjadi pusat aktivitas kedewanan nyaris rata dengan tanah, menyisakan puing-puing tak layak pakai.

Meski kehilangan kantor resmi, para wakil rakyat NTB menegaskan tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional mereka. Dukungan kuat datang dari Fraksi Gerindra DPRD NTB yang menegaskan kesiapan untuk tetap bekerja dari mana saja.

Gerindra: Siap Ngantor di Mana Saja

Ketua Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa ketiadaan gedung DPRD tidak akan melemahkan semangat kerja legislatif.

“Kami Fraksi Gerindra siap bekerja dan ngantor dimana saja,” tegasnya.

Menurut Sudirsah, para anggota dewan bisa saja bekerja di lapangan, tenda, atau lokasi alternatif lain.

“Mau (bekerja/ngantor) di lapangan, di tenda atau lainnya, yang pasti kami siap ‘work from anywhere’. Yang penting fungsi (kelembagaan) tetap berjalan dan aspirasi masyarakat tetap tersalurkan,” tambah Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.

Ia menyebut sikap fleksibel ini merupakan tanggung jawab moral wakil rakyat dalam memastikan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan, meskipun fasilitas kantor terbatas.

Kantor Sementara di Gubernuran

Sudirsah juga mengapresiasi langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menyediakan kantor sementara di kawasan Gubernuran.

“Tentu ini ajakan yang bagus (berkantor di lingkup gubernuran), sambil menunggu proses pembangunan kembali kantor DPRD NTB,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kerendahan hati pemimpin dan mempererat hubungan eksekutif serta legislatif. Keberadaan kantor sementara itu juga dipandang sebagai simbol persatuan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat NTB.

Momentum Perkuat Sinergi Eksekutif-Legislatif

Berkantor bersama di satu lokasi disebut Sudirsah memberi dampak positif bagi komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

“Dan juga tidak ada lagi istilah kantor barat dan kantor timur. Sekarang bisa berada di satu kantor untuk berdiskusi tentang kepentingan rakyat dan pembangunan NTB,” katanya.

Ia menekankan bahwa momen ini adalah kesempatan memperkuat sinergi untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, hingga penguatan ketahanan pangan di NTB.

Pembangunan Kembali Kantor DPRD

Terkait pembangunan kembali gedung DPRD, Sudirsah menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian tim ahli.

“Kita masih tunggu (hasil penilaian) tim ahli dulu. Untuk sumber anggaran, infonya menggunakan dana APBN. Dan Pemprov diminta menyiapkan DID (Dana Insentif Daerah),” jelasnya.

Selain APBN dan DID, rencana pembangunan kembali juga akan melibatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas, agar desain baru gedung DPRD NTB lebih representatif, aman, dan tahan terhadap potensi kerusuhan di masa depan.

Sudirsah berharap pembangunan bisa segera berjalan agar DPRD NTB kembali memiliki kantor layak yang menunjang kinerja legislatif secara optimal.

Editor : Purnawarman