Adik Gubernur NTB Lalu Imam Pimpin APRI, Targetkan NTB Jadi Percontohan Tambang Rakyat Legal

LOMBOK, iNewsLombok.id – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) resmi terbentuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan langsung menetapkan Lalu Imam Haromain, adik Gubernur NTB, sebagai Ketua DPW APRI NTB periode 2025-2030.

Ketua Umum DPP APRI, Gatot Sugiharto, menegaskan bahwa pembentukan organisasi ini merupakan momentum penting bagi para penambang rakyat di NTB.

"Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) NTB dibentuk atas aspirasi banyak pihak, terutama masyarakat penambang yang selama ini ingin melakukan aktivitas penambangan secara legal," jelas Gatot.

Edukasi dan Legalitas Penambangan Rakyat

Dalam sambutannya, Lalu Imam Haromain menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah mendukung upaya penataan tambang rakyat di NTB.

"Kita apresiasi Kapolda NTB. Tambang rakyat di NTB menjadi model sehingga bisa menjadi pilot project nasional. APRI hadir sebagai wadah agar penambangan dilakukan secara legal, aman, dan ramah lingkungan," ungkap Imam, Senin (25/8/2025).

APRI NTB memiliki misi besar untuk menjadi fasilitator bagi para penambang rakyat agar aktivitas mereka lebih produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"APRI NTB ingin membantu penambang yang memiliki lahan untuk memperoleh haknya secara adil," tambahnya.

Harapan Besar bagi Penambang NTB

Dengan terbentuknya APRI NTB, diharapkan penambang rakyat tidak lagi bekerja di jalur ilegal yang berisiko tinggi bagi keselamatan dan lingkungan. Edukasi mengenai teknik tambang ramah lingkungan, akses permodalan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah akan menjadi program prioritas.

Selain itu, APRI NTB berencana melakukan:

Pendampingan penambang dalam proses perizinan.

Pelatihan keselamatan kerja tambang.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi komunitas sekitar tambang.

Penguatan kerja sama dengan koperasi penambang untuk memutus rantai tengkulak.

Dengan langkah ini, NTB diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam tata kelola tambang rakyat yang legal dan berkelanjutan.

Editor : Purnawarman