Lalu Moh Faozal Ditunjuk Jadi Penjabat Sekda Baru NTB, Janji Genjot Kinerja OPD dan Atasi APBD Seret

LOMBOK, iNewsLombok.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menunjuk Lalu Mohammad Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penunjukan ini ditandai dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) oleh Faozal pada Senin, 7 Juli 2025.

“SK-nya kemarin sudah saya terima, tinggal melapor ke Pak Gubernur. Beliau yang menugaskan saya. Namanya pasukan, siap,” ujar Faozal saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/7/2025).

Meskipun jadwal pelantikan resmi belum ditetapkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa proses tersebut akan dilakukan dalam pekan ini.

Faozal menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas, terutama di tengah situasi darurat banjir yang melanda beberapa wilayah di NTB.

Tugas Berat Menanti di Tengah Banjir

Faozal mengakui bahwa tantangan yang dihadapi cukup berat, mengingat kondisi NTB sedang terdampak bencana alam.

Ia menekankan pentingnya solidaritas dan kinerja ekstra dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Namanya kerjaan pasti ada tantangan. Ini berat banget, di tengah banjir seperti ini harus menggerakkan teman-teman OPD agar bekerja ekstra,” ucapnya.

Prioritas Kerja: Stabilkan Birokrasi dan Perbaiki Fiskal Daerah

Sebagai Pj Sekda, Faozal menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas jalannya pemerintahan dan memperkuat kesehatan fiskal daerah. Pengelolaan APBD NTB menjadi salah satu fokus utama demi memastikan setiap instansi tetap "bernafas" di tengah tekanan anggaran.

“Kita ingin APBD kita, fiskal lebih sehat. Nanti kita cari formulasi yang tepat agar OPD ini bisa bernafas,” jelas Faozal.

Tindak Lanjut Temuan BPK Jadi Prioritas

Faozal juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama di sektor pelayanan publik seperti RSUD NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

“Di rumah sakit, info terakhir ada Rp270 miliar dan yang sudah tertindaklanjuti sekitar Rp56 miliar. Rumah sakit sedang bekerja, nanti mereka akan sampaikan laporan kenapa bisa seperti ini, termasuk Dikbud juga,” ungkapnya.

Pengisian Jabatan Kosong Sesuai SOTK Baru

Menghadapi banyaknya jabatan kosong di berbagai OPD, Faozal menegaskan proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme, termasuk proses lelang jabatan (bidding) dan merujuk pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah diperbarui.

“Mudah-mudahan bisa segera terisi. Ibarat mobil, harus bisa lari. Prosesnya kan ada bidding dan mekanisme lain,” katanya.

Editor : Purnawarman