Ekonom PKAEN: Ketergantungan NTB pada Tambang Harus Segera Diatasi, Perlu Diversifikasi Ekonomi

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ekonom Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menanggapi kemerosotan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar –1,47 persen pada triwulan I tahun 2025 sebagai sinyal penting atas kerapuhan struktur ekonomi daerah yang masih sangat tergantung pada sektor pertambangan.

Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar fluktuasi sesaat, tetapi mencerminkan vulnerability struktural yang bisa berdampak sistemik jika tidak segera diantisipasi.

Ia menyoroti bahwa lebih dari 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB selama ini disumbang oleh sektor tambang, terutama dari aktivitas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mengelola tambang tembaga dan emas di wilayah tersebut.
 
Edo menjelaskan bahwa anjloknya pertumbuhan ekonomi NTB disebabkan oleh dua faktor utama: smelter PT AMNT yang belum beroperasi penuh (baru sekitar 40 persen kapasitas) dan terhentinya ekspor konsentrat karena belum terpenuhinya izin ekspor serta kewajiban hilirisasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kombinasi hambatan teknis dan regulasi ini membuat sektor pertambangan mengalami kontraksi tajam dan menyeret turun angka pertumbuhan ekonomi agregat.

Padahal, jika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, NTB sebenarnya mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,57 persen (YoY), berkat meningkatnya konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Idulfitri, serta tumbuhnya sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan.
 
Menurut Edo, data ini menunjukkan bahwa kemerosotan ekonomi NTB bukan berasal dari melemahnya fondasi ekonomi secara keseluruhan, melainkan akibat anomali pada satu sektor dominan.

Namun, ia mengingatkan bahwa jika tren negatif ini berlanjut hingga triwulan kedua, maka NTB terancam masuk dalam resesi teknikal yaitu dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif.

Dampaknya bukan hanya penurunan daya beli atau perlambatan ekonomi lokal, tetapi juga bisa memicu menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja di sektor tambang, dan melambatnya penciptaan lapangan kerja baru, terutama bagi angkatan kerja muda di NTB.
 
Dalam konteks ini, Edo menilai Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhammad Iqbal, dihadapkan pada tugas krusial untuk mengarahkan transisi struktural ekonomi daerah.

Langkah awal yang paling mendesak adalah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian ESDM dan BKPM guna mempercepat relaksasi ekspor konsentrat tambang sembari menyelesaikan persoalan teknis smelter.
 
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mempercepat realisasi anggaran APBD, agar belanja publik bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan memperkuat daya serap tenaga kerja.

Selain itu, Edo juga mendorong penguatan sektor pertanian berbasis agroindustri, pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan UMKM digital sebagai pilar diversifikasi ekonomi jangka menengah.
 
Edo juga menyambut positif rencana pendirian BUMD investasi NTB Capital, namun mengingatkan agar BUMD ini diarahkan untuk menarik investasi ke sektor-sektor produktif dan inklusif, bukan sekadar menjadi instrumen fiskal formalitas.

Ia menegaskan bahwa krisis pertumbuhan ini harus dijadikan momentum untuk keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif yang sempit.

"Selama NTB hanya bergantung pada tambang, setiap guncangan teknis atau kebijakan akan terus mengancam fondasi ekonomi daerah. Saatnya NTB membangun fondasi ekonomi yang lebih merata, tangguh, dan berkelanjutan," pungkas Edo.

Editor : Purnawarman