Desakan DOB Provinsi Pulau Sumbawa Meningkat, Senator DPD RI Mirah Midadan Pastikan Terus Mengawal

LOMBOK, iNewsLombok.id — Senator DPD RI dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan, kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal wacana pemekaran Pulau Sumbawa. Menurutnya, seluruh senator asal NTB masih konsisten memperjuangkan daerah otonomi baru (DOB) agar aspirasi masyarakat Sumbawa dapat terwujud.

"Sepengetahuan saya, senator NTB sampai dengan saat ini tetap mengawal isu pemekaran daerah khususnya Pulau Sumbawa," ujar Mirah, Minggu (18/5/2025).

Komite 1 DPD RI Jadi Pengawal Utama Isu DOB

Baca Juga

Wagub NTB Respons Wacana Pembentukan PPS, Dinda: Kami Hormati Perjuangan Masyarakat

Mirah menyebutkan bahwa pemekaran daerah, termasuk Pulau Sumbawa, berada dalam pengawasan Komite I DPD RI yang saat ini diketuai oleh Senator TGH Ibnu Halil. Komite ini merupakan mitra resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.

"Komite di DPD RI yang bermitra dengan Kemendagri adalah Komite 1, yang saat ini diampu oleh Senator Tgh Ibnu Halil," jelasnya.

Aspirasi Langsung Disampaikan ke Kemendagri

Lebih lanjut, Senator Mirah menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak hanya sebatas wacana politik, melainkan diwujudkan melalui penyampaian langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Pembahasan DOB Pulau Sumbawa selalu kami kawal bersama. Kami sampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Bapak Mendagri," ujarnya.

Forkonas Pernah Audiensi di DPD RI

Menunjukkan keseriusan dalam mengawal isu DOB, perwakilan dari Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) yang merupakan bagian dari Tim Percepatan DOB Pulau Sumbawa pernah melakukan audiensi resmi bersama Komite 1 DPD RI pada Desember 2024.

"Inilah salah satu bukti keseriusan kami dalam mengawal isu dan kepentingan daerah," tambah Mirah.

Moratorium Belum Dicabut, Keuangan Negara Jadi Alasan

Baca Juga

DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat Deklarasikan Provinsi Pulau Sumbawa, Tagih Janji Fahri Hamzah

Namun hingga saat ini, Pemerintah Pusat belum memberikan sinyal pasti terkait pencabutan moratorium DOB. Senator Mirah menyebutkan bahwa faktor utama penghambat adalah kondisi fiskal negara yang belum stabil.

"Belum ada dari Pemerintah Pusat yang mampu memberikan kepastian pencabutan moratorium. Perlu menjadi pertimbangan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang berat," tuturnya.

Dukungan dari Kepala Daerah dan Akademisi

Selain peran DPD RI dan Forkonas, dukungan dari kepala daerah dan akademisi di Pulau Sumbawa juga terus menguat. Sejumlah bupati dan tokoh masyarakat telah menandatangani dukungan tertulis yang disampaikan ke Komite I.

Akademisi dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Universitas Samawa juga mendorong urgensi pemekaran sebagai langkah strategis percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Editor : Purnawarman