Potensi Zakat NTB Capai Rp2,8 Triliun, BAZNAS Baru Kelola Rp1,9 Miliar

LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS NTB. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur pada Rabu (19/03/2025), Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengumpulan zakat, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya bersyukur bahwa BAZNAS NTB mampu menjalankan program-program unggulannya dengan baik. Ke depan, saya berharap pengumpulan zakat di kalangan ASN dapat lebih dioptimalkan," ujar Miq Iqbal.

Dorongan Regulasi untuk Penguatan BAZNAS di NTB

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BAZNAS NTB, M. Said, meminta dukungan penuh dari Gubernur NTB untuk memperkuat regulasi pengelolaan zakat.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) agar sistem pengelolaan zakat lebih solid hingga ke tingkat kabupaten/kota.

"Kami meminta dukungan Pak Gubernur agar pengelolaan BAZNAS semakin baik, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota," ujar M. Said.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengoptimalan zakat dari sektor swasta, termasuk perusahaan besar dan proyek-proyek besar yang ada di NTB.

Menurutnya, potensi zakat di NTB bisa mencapai Rp2,8 triliun per tahun, tetapi saat ini baru terealisasi sebesar Rp1,90 miliar.

"Masih banyak objek zakat yang belum tergarap secara maksimal. Oleh karena itu, perlu sinergi yang lebih luas agar kita bisa mencapai target yang diharapkan," tambahnya.

Penguatan Ekonomi Umat Melalui Zakat

Program zakat yang dikelola BAZNAS NTB tidak hanya berfokus pada pengumpulan, tetapi juga penyaluran yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan optimalisasi zakat, diharapkan akan lebih banyak program pemberdayaan ekonomi umat yang bisa dilaksanakan.

Miq Iqbal menegaskan bahwa peran zakat sangat penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.

"Zakat ini harus betul-betul menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka, pengelolaannya harus profesional dan transparan," kata Gubernur NTB

Editor : Purnawarman