Pemprov Tanggapi Kritik DPRD soal Kontroversi Komisaris Bank NTB Syariah: ASN Aktif Sesuai Regulasi!

LOMBOK, iNewsLombok.id – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Fathul Gani, menanggapi kritik dari DPRD NTB terkait pengusulan komisaris Bank NTB Syariah dari kalangan ASN aktif. Menurutnya, kebijakan ini sesuai dengan ketentuan dan bukan tindakan aji mumpung.

"Semua orang boleh mengkritik, tetapi harus memahami duduk permasalahan. Ada ketentuan yang mengatur pengisian jabatan komisaris yang kosong. Sesuai PP 54, posisi ini bisa diisi oleh pejabat atau ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik," ujar Gani, Selasa (18/2/2025) di ruang kerjanya.

Ia menegaskan bahwa ASN aktif yang menangani pelayanan rumah sakit dan perizinan tidak diperbolehkan menjadi komisaris.

Gani juga menyebut bahwa pengusulan ini dilakukan sebagai respons atas temuan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri.

"Praktiknya sesuai dengan temuan Itjen Kemendagri. Kami tidak menempatkan komisaris di BUMD sendiri, sehingga ini perlu segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ASN aktif dinilai lebih efektif dalam melakukan pengawasan, seperti yang diterapkan di Jamkrida, Bank BPR, dan Bank NTB Syariah.

"Kami hanya mengajukan usulan, bukan keputusan final. Setelah diajukan, akan ada proses panjang, termasuk fit and proper test oleh OJK serta persetujuan dalam RUPS. Jika tidak disetujui, maka tidak akan diproses lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Gani, keputusan akhir ada di tangan 10 kabupaten/kota yang memiliki saham di Bank NTB Syariah. Ia juga mengimbau agar semua pihak menyelesaikan polemik ini melalui mekanisme formal tanpa saling berdebat di media.

"Kami hanya merespons temuan Itjen Kemendagri, jika tidak, bisa dianggap pembiaran. Ini masih sebatas usulan, belum final. Silakan panggil kami secara baik-baik melalui mekanisme yang ada," pungkasnya.

Editor : Purnawarman