Ekonom Tak Setuju Pemerintahan Prabowo-Gibran Alihkan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannya

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ekonom Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menyebut tidak setuju rencana pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut Edo, kebijakan tersebut berisiko tinggi menimbulkan praktik korupsi dan mengurangi efektivitas bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga

Bawaslu Temukan SPBU di Lombok Tayangkan Running Text Paslon Nomor 2 Prabowo-Gibran di Hari Tenang

Edo berpendapat bahwa subsidi BBM seharusnya tetap dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah kondisi deflasi yang mengancam daya beli masyarakat.

“Pengalihan subsidi BBM ke BLT memiliki risiko besar karena mekanisme distribusi tunai yang sering kali tidak transparan. Kegagalan dalam proses pendataan penerima BLT juga membuat bantuan ini tidak selalu tepat sasaran,” terang alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Jumat (8/11/2024).

Edo menekankan, dalam banyak kasus, BLT rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Selain itu, ia juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap BLT yang hanya memberikan dampak jangka pendek, sementara subsidi BBM memiliki dampak luas dalam menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil.

Lebih lanjut, Ia merekomendasikan agar pemerintah fokus pada reformasi subsidi yang lebih efektif dan mengutamakan transparansi dalam alokasi anggaran.

“Jika tujuannya adalah menyikapi kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, Pemerintah bisa menggunakan skema lain. Tanpa harus dialihkan menjadi bantuan tunai,” ungkapnya.

Baca Juga

Luhut Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

Edo mengusulkan pentingnya kajian lebih mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pengalihan subsidi, agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan terhindar dari potensi penyalahgunaan dana publik.

Editor : Purnawarman