get app
inews
Aa Read Next : Dana Renovasi Gedung Kantor Gubernur NTB Rp40 Miliar Segera Dieksekusi

Teropong Politik Politisi Perindo untuk Kursi Penjabat Gubernur NTB 2023

Selasa, 01 November 2022 | 23:52 WIB
header img
Teropong Politik Politisi Perindo Untuk Kursi Penjabat Gubernur NTB 2023. (Dubes RI untuk Republik Turki DR.H.L.Muh.Iqbal (kiri) dan Juru Bicara Perindo NTB Chris Parangan (tengah), Brigjen Pol. Hadi Gunawan, S.H.,S.I.K. (kanan).

MATARAM, iNewsLombok.id - Politisi Partai Perindo NTB Chris Parangan memaparkan kajian terkait siapa bakal calon Penjabat Gubernur NTB 2023 mendatang.

Menurutnya, ada tiga figur kuat bakal calon Penjabat Gubernur NTB 2023 mendatang pengganti Zulkieflimansyah. Ketiganya Putra NTB, yaitu Brigjen Pol Hadi Gunawan, H.Lalu Muh. Iqbal (LMI), dan pejabat Sekda NTB pada saat menjelang pengusulan nama nama calon Pj. Gubernur NTB dari Mendagri kepada Presiden RI. Menurut Chris Parangan, beberapa kajian mengapa Brigjen Pol Hadi Gunawan masuk pada posisi pertama.

"Pertama, Brigjen Pol Hadi Gunawan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI yang juga seorang Pati Polri aktif. Beliau putra NTB kelahiran Lombok yang pernah berkarya di Pulau Sumbawa sebagai Kapolres Sumbawa Barat di era 2010-2011,"ujar Chris Parangan kepada iNewsLombok.id Selasa (1/11/2022).

Dia mengatakan, syarat menjadi Penjabat Gubernur adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri aktif yang memiliki kedudukan atau jabatan minimal/setara sebagai pejabat JPT Madya.

Adapun Jenderal Hadi Gunawan yang saat ini masih dalam posisi jabatan JPT Pratama, namun menurut Chris, sangat besar kemungkinan Jenderal Hadi dalam waktu dekat ini 'dipromosi' menduduki jabatan JPT Madya di Kemenko Polhukam untuk meraih syarat sebagai kandidat PJ Gubernur. Chris mengatakan Mendagri dan Kapolri merupakan dua unsur utama yang menjadi penentu pemberi rekomendasi terkait siapa penjabat gubernur di Indonesia kepada Presiden RI.

Sementara saat ini, Jenderal Hadi dan Mendagri Tito Karnavian sama-sama berlatar belakang Polri. Dia juga rekan seangkatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Abituren Akpol 1991).

Dua keunggulan itulah bagi Chris yang menyebabkan 'nilai jual' Jenderal Hadi berada di atas rata rata (maaf) dibanding kandidat lain sebagai calon Penjabat Gubernur NTB 2023 nanti.

Ini sepertinya akan mengulang kembali kesuksesan para PJ. Gubernur 'berkelir coklat' diwaktu lalu. "Sebagai contoh, saat penempatan (waktu itu) Irjen Pol Carlo Tewu yang menjabat Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat 2016-2017, Kemudian Komjen Pol Mochamad Iriawan yang saat itu menjabat Sestama Lemhannas 'diplot' menjadi PJ. Gubernur Jawa Barat 2018. Dan sekarang yang teranyar penunjukan Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai PJ. Gubernur Papua Barat 2022-2024,"ulas CP (sapaan akrab Chris Parangan/red).

Kajian kedua adalah, situasi Kamtibmas NTB yang saat ini masih berada pada level OREN (Orange) membutuhkan figur pemimpin humanis yang akrab dengan sosio kultural dengan daerah ini.

"Jenderal Hadi ini sudah kenyang pengalaman dengan berbagai penugasan Polri dibeberapa daerah kota besar. Beliau spesialis manajemen sumber daya manusia.Termasuk juga figur yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi secara paripurna baik di level Sespimti Polri sampai Lemhannas," paparnya.

Sedang H.L.Muh. Iqbal (LMI) yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Republik Turki juga dinilai berpotensi kuat namanya masuk sebagai kandidat PJ. Gubernur NTB.

"Momentum yang pas juga bagi LMI untuk 'pindah trayek' Jakarta - Ankara (Turki) ke Jakarta - Mataram (NTB). Karena secara kebetulan masa jabatan LMI sebagai Dubes di Turki akan berakhir tahun 2023," ulas politisi berdarah Sulawesi ini.

Secara jabatan, LMI disebut sudah melampaui syarat minimum sebagai JPT Madya. Walau jabatan dubes adalah jabatan politik, namun 'kasta' dubes lebih dianggap setingkat diatas 'kasta' pejabat JPT Madya.

LMI dinilai sudah banyak berkarya untuk NTB. Dimulai dari saat menjabat Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) sampai saat ini dalam posisi Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Republik Turki sudah banyak membantu NTB.

"Terutama menjaga dan merawat hubungan kerjasama bilateral antara Pemerintah RI sekaligus 'urusan' Pemprov NTB dengan Republik Turki terkait pengawasan pekerja migran Indonesia khususnya yang berasal dari NTB dan para pelajar Indonesia yang lagi menimba ilmu di Republik Turki," paparnya.

Di samping itu, LMI juga dinilai punya jejaring di level penentu kebijakan di pusat. Terlebih, Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

"Terlepas nantinya muncul kemungkinan nama nama lain dengan keunggulan handicap masing masing sebagai kandidat PJ Gubernur NTB, hanya Dubes Iqbal dan Jenderal Hadi yang berasal dari rumpun Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Nah, di posisi inilah yang membuat 'hilal' Sang Dubes dan Sang Jenderal terlihat jelas dan dipertegas dengan kehadiran sosok Dr.TGB Muhammad Zainul Majdi selaku Ketua Umum dari Ormas Islam terbesar di NTB ini. TGB sebagai suksesor Jokowi pada pilpres 2019 lalu, so pasti dengan mudah dapat 'memediasi' siapa maunya Pusat dan siapa yang dibutuhkan Daerah," tegas mantan Direktur Komunikasi Politik TKD NTB Jokowi - Ma'ruf 2019 itu.

Diketahui, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir pada tanggal 19 September 2023.

"Semoga siapapun dia yang menerima mandat sebagai PJ. Gubernur NTB 2023 nanti, mari kita bermunajat atas izin Allah beliau adalah Putra Sasambo yang punya niat dan semangat untuk NTB Sejahtera," harap dan doa CP.

Editor : Purnawarman

Follow Berita iNews Lombok di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut