LOMBOK, iNewsLombok.id – Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dugaan ketidaksinkronan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) NTB 2027.
Juru Bicara Fraksi ABNR, Muhammad Aminurlah, menilai perbedaan angka dan susunan alokasi dalam sejumlah dokumen tersebut belum dijelaskan secara memadai oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia juga mempersoalkan tidak tersedianya dokumen pendukung saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.
Kondisi itu membuat Fraksi ABNR belum dapat menyetujui seluruh alokasi anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB dalam RAPBD 2027.
"Saya tanyakan kepada Sekda mana dokumen pendukung dalam rapat Banggar tetapi tidak ada dibawa, sehingga kita tidak bisa membahas. Ini tidak ada kesesuaian antara RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD NTB 2027," tegasnya yang juga Anggota Banggar DPRD NTB ini, Jumat (20/11/2026).
Aminurlah menjelaskan, berdasarkan pemaparan TAPD, total belanja dalam rancangan disebut sama dengan jumlah belanja yang tercantum dalam RKPD 2027. Namun, komposisi anggaran antarkelompok belanja mengalami perubahan cukup besar.
Perubahan itu terlihat pada penurunan belanja pegawai sebesar Rp100,82 miliar, belanja barang dan jasa Rp81,52 miliar, serta belanja hibah Rp25,12 miliar. Sebaliknya, belanja modal meningkat Rp120,40 miliar dan belanja transfer bertambah Rp44,89 miliar.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
