LOMBOK, iNewsLombok.id – Pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Program pengentasan kemiskinan tersebut dinilai masih menghadapi persoalan tata kelola, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kualitas pendampingan keluarga penerima manfaat.
Direktur SOMASI NTB, Dwi Arie Santo, menyampaikan sejumlah catatan kritis setelah mencermati hasil asesmen Program Desa Berdaya yang dipaparkan Ketua Tim Asesmen FITRA NTB, Gatot Sulistoni.
Menurut Arie, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum tegasnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar-OPD dalam menjalankan program tersebut.
Pengelolaan anggaran berada di Dinas Sosial, sementara pelaksanaan kegiatan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pengendalian program, terutama terkait tanggung jawab terhadap capaian kegiatan dan hasil yang diharapkan.
"Ini agak janggal. Dalam kondisi normal, pengguna anggaran juga bertanggung jawab terhadap keluaran dan hasil atau outcome kegiatan. Namun, dalam program ini, Dinas Sosial seolah hanya menunggu laporan dari dinas lain," ujarnya.
Arie menilai, pembagian tugas yang tidak tegas dapat memperlambat pengambilan keputusan. Padahal, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat membutuhkan respons cepat, termasuk ketika harus menyesuaikan kegiatan maupun penggunaan anggaran.
Koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot Dinilai Lemah
Selain persoalan kewenangan OPD di tingkat provinsi, Arie menyoroti koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi keluarga tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan bantuan modal. Program tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor, seperti peternakan, perdagangan, koperasi, hingga pemasaran.
Dia mencontohkan bantuan usaha peternakan ayam kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut harus disertai pendampingan teknis, penanganan penyakit ternak, ketersediaan pakan, serta kepastian akses pasar.
Tanpa dukungan tersebut, bantuan berisiko tidak berkembang dan bahkan dapat mengganggu program pemberdayaan yang sebelumnya sudah dijalankan pemerintah daerah.
"Jangan sampai intervensi yang dilakukan melalui program ini justru tidak memperbaiki apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun kota, bahkan malah merusaknya," katanya.
Arie juga mengingatkan bahwa kebutuhan setiap keluarga penerima manfaat berbeda-beda. Tidak semua keluarga membutuhkan bantuan modal usaha.
Ada keluarga yang lebih membutuhkan akses pekerjaan. Sementara keluarga yang telah memiliki produk usaha justru membutuhkan dukungan promosi dan pemasaran.
Karena itu, bentuk intervensi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Pendekatan seragam dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan ekonomi yang beragam.
Verifikasi Penerima dan Kualitas Pendamping Dipertanyakan
Persoalan lain yang menjadi perhatian SOMASI NTB adalah proses verifikasi dan penetapan penerima manfaat.
Arie mempertanyakan apakah waktu yang tersedia bagi pendamping sudah memadai untuk memeriksa seluruh calon penerima. Dia juga menilai perlu ada mekanisme uji publik dan ruang pengajuan keberatan agar proses penetapan KPM berlangsung transparan dan akuntabel.
Kualitas pendamping juga menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi. Mereka tidak hanya bertugas mendampingi kegiatan usaha, tetapi juga harus mampu menghubungkan kebutuhan keluarga penerima manfaat dengan OPD teknis terkait.
Namun, fungsi tersebut sulit dijalankan apabila OPD yang bersangkutan tidak memiliki program maupun anggaran pendukung.
Arie turut mengkritisi proses penyusunan proposal usaha yang hanya dilakukan melalui tiga kali kunjungan pendamping. Menurutnya, pola tersebut berisiko menghasilkan dokumen yang seragam dan tidak menggambarkan kebutuhan maupun potensi setiap keluarga.
"Jangan-jangan, proposal yang disusun untuk 50 KPM oleh satu orang pendamping justru hanya berupa template. Isinya sama, tetapi nama penerima manfaatnya berbeda," ujarnya.
Evaluasi Jangan Hanya Berorientasi Penyaluran Bantuan
Arie menegaskan, persoalan koordinasi, ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan akses pemasaran seharusnya sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan program.
Evaluasi tidak semestinya baru dilakukan setelah berbagai kendala muncul dalam pelaksanaan.
"Persoalan-persoalan mendasar seharusnya sudah dapat dideteksi dan disiapkan sejak tahap perencanaan," kata Aries.
Dia berharap berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB untuk memperbaiki pelaksanaan Program Desa Berdaya pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan atau jumlah keluarga yang menjadi penerima manfaat. Hal terpenting adalah kemampuan program membangun kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Dengan demikian, Program Desa Berdaya diharapkan benar-benar mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan penyaluran bantuan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
