Anggaran Gedung DPRD NTB Diperkirakan Belum Mencukupi
Tekanan anggaran tersebut ikut memengaruhi rencana pembangunan gedung baru DPRD NTB. Mori menyebut kebutuhan pembangunan sebelumnya diperkirakan sekitar Rp250 miliar.
Namun, alokasi yang berpotensi tersedia pada tahap awal 2027 diperkirakan tidak mencapai Rp100 miliar.
“Setelah kita konsultasi, walaupun belum final, anggarannya mungkin tahun depan tidak sampai Rp100 miliar untuk kantor DPR. Dari Rp250 miliar yang kita rencanakan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Mori menilai pembangunan tidak memungkinkan dipaksakan selesai hanya dalam satu tahun anggaran.
“Jadi kemungkinan tidak bisa selesai di tahun 2027. Tadinya kita mau supaya tahun 2027 ini bisa selesai, tapi karena keadaan anggaran, kita tidak bisa,” jelasnya.
Ia mengatakan, apabila kebutuhan pembangunan gedung DPRD NTB sepenuhnya dibebankan kepada anggaran internal Kementerian PU, program infrastruktur lainnya juga berpotensi ikut terdampak.
“Kalau diambil dari anggaran internal lagi, yang bukan PU, kan berat. Semestinya alokasi itu waktu itu, sesuai perintah Presiden, anggarannya di luar PU sebetulnya,” ujarnya.
Pembangunan Gedung DPRD NTB Berpotensi Multi-Year
Mori menyebut skema pembangunan bertahap atau multi-year menjadi pilihan yang paling realistis. Tahap pertama dapat dimulai pada 2027 dengan anggaran kurang dari Rp100 miliar, kemudian dilanjutkan pada 2028 sesuai ketersediaan anggaran.
“Nah, nanti tahap keduanya di tahun 2028. Karena anggarannya memang benar-benar tidak ada, maka ini tidak bisa dipukul dalam satu tahun anggaran,” tegasnya.
Kondisi serupa, kata Mori, juga dihadapi pemerintah pusat dalam penanganan gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat bencana maupun kerusuhan di daerah lain.
“Ini bukan cuma NTB. Ada Kota Makassar, ada Provinsi Sulawesi Selatan yang juga harus dibiayai. Kasusnya sama, dibakar, sama-sama habis. Kalau diambil dari PU, bayangkan berkurang lagi anggaran PU rutinnya,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menyesuaikan target pembangunan dengan kemampuan fiskal negara.
“Kita harus lebih realistis melihat ini. Kami mungkin masih berjuang, Pak Abdul Hadi juga masih berjuang secara keras, tapi kelihatannya ini tidak bisa dipukul di dalam satu tahun anggaran karena anggarannya memang benar-benar tidak ada,” kata Mori.
Meubelair Gedung DPRD NTB Diusulkan Menggunakan APBD
Selain konstruksi fisik, kebutuhan meubelair dan sejumlah perangkat pendukung gedung juga menjadi perhatian. Mori menyebut kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai Rp38 miliar hingga Rp40 miliar.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan pembiayaan melalui APBD agar seluruh kebutuhan tidak dibebankan kepada APBN.
“Untuk meubelair nanti kita minta APBD yang menangani, sekitar Rp38 miliar atau Rp40 miliar. Jangan dibebani lagi kepada APBN,” ujarnya.
Menurut Mori, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk ikut mendukung penyelesaian proyek, terutama untuk kebutuhan yang tidak seluruhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Kan ada APBD juga. Pembiayaan bisa dicari ruang-ruang untuk memenuhi itu. Karena dari pusat juga menuntut adanya sandingan. Jangan semua kita,” katanya.
Gedung Baru DPRD NTB Bisa Digunakan 2028 atau 2029
Dengan skema pembangunan bertahap tersebut, Mori memperkirakan gedung baru DPRD NTB paling cepat dapat digunakan pada akhir 2028.
Namun, estimasi itu bergantung pada kesiapan anggaran APBD untuk meubelair dan berbagai peralatan pendukung.
“Kalau 2028 mungkin akhir 2028. Itu dengan catatan kalau dari APBD ada anggaran untuk meubelair dan peralatan-peralatan lain,” ujarnya.
Jika dukungan anggaran tersebut tidak tersedia, penggunaan gedung baru DPRD NTB diperkirakan kembali mundur hingga 2029.
“Kalau tidak ada, ya bisa 2029 baru selesai,” katanya.
Mori menegaskan dirinya tetap akan memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan gedung tersebut. Namun, keterbatasan fiskal nasional harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan target penyelesaian.
“Kalau dari fisik, karena ini diambil dari anggaran internal PU, maka terus terang berat. Saya sampaikan saja, terus terang berat,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut kemungkinan gedung tersebut baru akan dinikmati anggota DPRD NTB pada periode berikutnya.
“Belum bisa dipakai. 2028 full kalau ada meubelairnya dari APBD. Kalau tidak ada, ya masih dipakai 2029. Berarti nanti mungkin anggota DPR baru yang menikmati,” ujarnya.
Perkembangan Terbaru Pembangunan Gedung DPRD NTB
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI telah menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan kembali gedung DPRD NTB yang mengalami kerusakan berat akibat kebakaran dalam aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Pada Juli 2026, Komisi V menyebut pemerintah sedang menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pembangunan fisik.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes saat itu menyebut penyusunan DED dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai sekitar Oktober 2026. Pembangunan fisik kemudian diusulkan dimulai pada 2027.
Rencana teknis yang pernah disampaikan juga mencakup pembangunan di atas lahan sekitar 97 are dengan masa konstruksi sekitar 11 bulan. Desain kawasan antara lain mencakup gedung paripurna dan gedung perkantoran anggota DPRD, serta opsi bangunan pendukung seperti area parkir dan gedung aspirasi.
Pembangunan gedung baru tersebut merupakan tindak lanjut kerusakan berat bangunan utama DPRD NTB akibat kebakaran pada Agustus 2025. Dengan perkembangan terbaru mengenai keterbatasan anggaran, target penyelesaian yang sebelumnya diarahkan pada 2027 kini menghadapi kemungkinan bergeser hingga 2028, bahkan 2029 untuk pemanfaatan penuh apabila kebutuhan pendukung belum dapat dipenuhi.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
