LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menyasar anak-anak dan perempuan di daerah tersebut.
Politisi Partai Golkar itu menilai kondisi tersebut sudah memasuki tahap serius sehingga NTB membutuhkan langkah bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menghentikan praktik kekerasan seksual.
"Kita malu, kita mengatakan diri Pulau Seribu Masjid, tapi seribu kekerasan seksual pada anak dan perempuan terjadi," ujar Isvie kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD NTB, Kamis (4/6/2026).
RDP tersebut secara khusus membahas fenomena kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lingkungan, termasuk sektor pendidikan dan pondok pesantren.
Forum itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi V DPRD NTB, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, LPA Mataram, Polda NTB, perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram).
Isvie menegaskan persoalan kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Menurutnya, dibutuhkan strategi terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial.
"Ini persoalan besar yang harus ditangani secara bersama-sama. Tidak boleh ada pihak yang berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD NTB akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Gubernur NTB serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Agenda tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun pola penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang lebih kuat.
"Saya juga ingin menyampaikan bahwa pertemuan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Insya Allah kita agendakan dalam waktu dekat ini membahas ini bersama Gubernur, Kapolda, Kanwil Kemenag, dan Forkopimda lainnya," ujar Isvie.
Ia memastikan DPRD NTB akan terus mengawal upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan, khususnya di lingkungan pendidikan dan pesantren yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menurutnya, kasus kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda. Pencegahan sejak dini, pengawasan lingkungan pendidikan, serta keberanian melaporkan tindakan kekerasan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai kasus tersebut.
"Kita butuh gerakan bersama, agar darurat kekerasan seksual ini dihentikan, tidak terjadi lagi," tegasnya.
Berdasarkan data nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Pemerintah terus mendorong penguatan layanan perlindungan korban, edukasi pencegahan, serta mekanisme pelaporan agar korban mendapatkan pendampingan dan keadilan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
