LOMBOK, iNewsLombok.id - Kritik tajam kembali menggema dari Gedung Udayana setelah Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB, H. Muhamad Aminurlah (Aji Maman), menyoroti lambatnya proses pembahasan RAPBD NTB Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola anggaran yang disiplin dan akuntabel.
Aji Maman menyebut sejak pengajuan KUA-PPAS hingga masuk ke fase pembahasan rancangan perda APBD, hampir seluruh tahapan melenceng dari jadwal yang ditetapkan. Menurutnya, kondisi ini sangat berisiko menghasilkan dokumen anggaran yang tergesa-gesa dan tidak berkualitas.
“Bagaimana mau menghasilkan APBD berkualitas kalau jadwalnya saja tidak dipatuhi?,” kritiknya.
Pendapatan dan Aset Daerah Dinilai Mandek
Lebih jauh, ia menyoroti masalah klasik yang tidak pernah tuntas: pendapatan daerah yang stagnan serta buruknya tata kelola aset. Ia menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan harus berbasis SOP yang jelas, termasuk kepastian hukum atas aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
