MATARAM, iNewsLombok.id -- Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, menyebut pembayaran utang proyek pekerjaan baik itu yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD maupun proyek eksekutif totalnya mencapai 227 miliar sebaiknya tidak dengan refocusing bisa diambil dengan cara menggeser program-program lain.
" Utang pekerjaan yang merupakan pokir DPRD itu ada Rp110 miliar sementara dari eksekutif pekerjaan ada Rp117 miliar ini harus segera dicari solusi pembayarannya, karena di bawah sudah menjerit," ungkap politisi PPP ini.
Muzihir menyebut hari ini, Selasa (5/04) banggar dan TAPD akan melakukan pertemuan untuk mencari jalan keluar. " Kita akan rapat dengan TAPD dan Banggar hari ini, penyelesaiannya seperti apa. Kalau kita tidak mau ada refocusing," tegasnya.
Muzihir juga menyebut sudah mendapat informasi bahwa akan ada hearing dan demo agar utang ini segera dibayar.
"Saya ini kan pengurus Gapeksi mereka juga katanya akan hearing dan demo kalau ini belum bisa dibayarkan," terangnya.
Pemerintah belum bisa membayarkan utang 227 miliar hutang kerena situasi pandemi dua tahun lalu menyebabkan semua anggaran yang semestinua dibayarkan musti dihutang.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
