Edo Segara Gustanto
(Akademisi dan Peneliti Pusat Kajian & Analisis Ekonomi Nusantara)
SALAH satu yang memberatkan hukuman kasus impor gula Tom Lembong adalah karena mengedepankan ekonomi Kapitalis. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menilai bahwa meski Lembong tidak menikmati uang hasil kejahatan, pendekatan kebijakannya selama menjabat menunjukkan keberpihakan pada sistem ekonomi kapitalis yang mengabaikan prinsip keadilan sosial.
"Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial," ujar hakim anggota Alfis Setiawan dalam persidangan.
Mengapa dalam putusan hukum di persidangan ada pertimbangan ekonomi Kapitalis? Apakah ketika negara ini menerapkan sistem ekonomi Kapitalis bisa dihukum? Belum lagi dosen-dosen ekonomi di Universitas yang mengajarkan ekonomi Adam Smith, dkk. juga bisa dihukum karena hal tersebut?
Apa Itu Sistem Ekonomi Kapitalis?
Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki secara pribadi oleh individu atau korporasi swasta. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dikendalikan oleh mekanisme pasar atau hukum penawaran dan permintaan tanpa campur tangan besar dari pemerintah.
Kapitalisme menempatkan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi sebagai fondasi utamanya. Artinya, siapa pun berhak memiliki aset, mengelola usaha, dan mengejar keuntungan secara bebas selama tidak melanggar hukum.
Dalam kapitalisme, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar. Persaingan bebas menjadi ciri penting yang diyakini dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk.
Tujuan utama dari pelaku ekonomi dalam sistem ini adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang menjaga agar pasar tetap berjalan secara adil dan tidak terjadi monopoli atau penyimpangan besar.
Meski memiliki sejumlah keunggulan seperti mendorong inovasi, memberi insentif pada kerja keras, dan memberikan konsumen banyak pilihan, sistem kapitalis juga memiliki kelemahan. Ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali muncul, karena kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir orang.
Sistem ini juga berpotensi menimbulkan eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan karena orientasinya yang berfokus pada laba. Selain itu, karena terlalu mengandalkan pasar, sistem kapitalis rentan mengalami krisis ekonomi seperti resesi dan depresi.
Mengapa Ekonomi Kapitalis Dipersoalkan dalam Kasus Tom Lembong?
Ekonomi kapitalis dipersoalkan dalam kasus impor gula yang melibatkan Thomas "Tom" Lembong, karena keputusan dan kebijakan impor tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kapitalisme yang sering kali mengabaikan kepentingan petani lokal, keadilan sosial, dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam sistem kapitalis, orientasi utama adalah efisiensi pasar dan keuntungan ekonomi, yang berarti barang dari luar negeri dapat diimpor jika harganya lebih murah, meskipun hal itu merugikan produksi dalam negeri.
Pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau sebelumnya sebagai Menteri Perdagangan, dianggap mendorong kebijakan liberalisasi perdagangan, termasuk impor komoditas strategis seperti gula.
Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai terlalu mengandalkan mekanisme pasar bebas dan menguntungkan korporasi besar, termasuk perusahaan swasta yang memiliki izin impor, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap petani tebu lokal dan ketahanan pangan nasional.
Dalam logika kapitalisme, jika gula impor lebih murah daripada produksi lokal, maka membanjiri pasar dengan gula impor dianggap wajar demi efisiensi dan stabilisasi harga. Namun, pendekatan ini sering kali mengorbankan produsen kecil dan menghancurkan industri lokal.
Benarkah Sistem Ekonomi Kapitalis Merugikan Negara?
Kapitalisme tidak selalu merugikan, terutama jika diterapkan dengan pengaturan yang adil dan peran negara yang aktif dalam menjaga keseimbangan sosial. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang menganut sistem ekonomi kapitalis, tetapi mereka juga menjalankan berbagai kebijakan redistributif yang menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit.
Keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan kapitalisme terletak pada kemampuan mereka mengombinasikan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang cerdas.
Contohnya, mereka menerapkan pajak progresif, yaitu pajak yang semakin tinggi bagi warga berpenghasilan besar, yang hasilnya digunakan untuk membiayai program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang secara alami cenderung tumbuh dalam sistem kapitalis.
Selain itu, negara-negara tersebut juga memberikan subsidi untuk sektor-sektor strategis, seperti pertanian, teknologi, dan energi terbarukan, agar tidak sepenuhnya dikuasai mekanisme pasar bebas.
Intervensi semacam ini membantu menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberdayakan masyarakat luas.
Kapitalisme bisa menjadi alat pembangunan yang efektif asalkan negara tetap menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik.
Jika dibiarkan tanpa kendali, kapitalisme memang bisa menjadi sistem yang eksploitatif. Namun, jika dikelola secara etis dan inklusif, sistem ini dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan kemakmuran yang berkelanjutan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
