Bank NTB Syariah, yang membawa visi ekonomi syariah berbasis umat, seharusnya dijaga dengan tata kelola yang profesional dan bersih. Penempatan pejabat tanpa integritas di dalamnya justru dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan daerah.
Pemprov NTB Diminta Evaluasi Pansel dan Reformasi BUMD
Menyikapi kasus ini, Edo menyerukan agar Pemerintah Provinsi NTB segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi pansel, terutama pelibatan pejabat aktif yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
Ia juga mendorong adanya reformasi sistemik dalam tata kelola BUMD, mulai dari seleksi berbasis merit hingga audit berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendorong reformasi sistemik, termasuk perumusan ulang sistem rekrutmen berbasis meritokrasi yang profesional dan bebas intervensi,” ujarnya.
Pansel BUMD Perlu Keterlibatan Eksternal
Kasus Wirayaja menunjukkan bahwa sistem seleksi tertutup dan dominasi pejabat internal tanpa pengawasan publik rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Bank NTB Syariah sebagai representasi keuangan Islam di NTB juga disarankan membentuk komite etik seleksi guna mengawal proses rekrutmen secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan kualitas layanan di tengah persaingan lembaga keuangan syariah nasional.
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat sekaligus anggota Pansel Komisaris Bank NTB Syariah menjadi peringatan keras bagi Pemprov NTB.
Perlu langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme seleksi dan memastikan hanya individu dengan integritas tinggi yang dipercaya menduduki posisi strategis di BUMD.
Upaya perbaikan sistemik bukan hanya untuk menciptakan tata kelola yang bersih, tapi juga untuk menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah milik daerah di mata publik dan investor.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
