LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp500 miliar. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ballroom Kantor Bupati pada Kamis (6/3/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa OPD terkait harus bekerja lebih keras dalam optimalisasi PAD, mengingat pendapatan tersebut menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Sejumlah proyek infrastruktur seperti renovasi GOR Lalu Muslihin dan berbagai fasilitas pelayanan publik membutuhkan dana yang cukup besar.
Audit BUMD dan Optimalisasi Pelayanan Publik
Sebagai bagian dari upaya transparansi, Bupati meminta audit terhadap sejumlah BUMD, seperti PD Selaparang Agro, PT Energi Selaparang, RSUD, BAZNAS, dan Dinas Pendidikan. Jika ditemukan adanya potensi kerugian negara, lembaga-lembaga tersebut diinstruksikan untuk mengembalikan dana yang bermasalah.
“Jangan hanya bicara, perbanyak kerja,” tegas Bupati, menekankan bahwa langkah ini menjadi strategi baru untuk percepatan pembangunan di Lombok Timur.
Dalam hal pelayanan masyarakat, Bupati juga menyoroti pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem. Ia meminta BPJS bagi kelompok ini diberikan tanda khusus agar mendapat perhatian maksimal dari fasilitas layanan kesehatan.
Strategi Pengendalian Inflasi dan Pengawasan LPG Bersubsidi
Bupati juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia meminta Dinas Pertanian membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat kedua komoditas ini sering menjadi pemicu inflasi di daerah.
Sementara itu, Dinas Perdagangan diinstruksikan untuk memperketat pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk pengecekan isi tabung guna mencegah kerugian masyarakat akibat penyimpangan distribusi.
Fokus Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Bupati juga memberikan perhatian khusus pada kebersihan lingkungan, baik di fasilitas publik maupun kantor pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta memastikan kebersihan area publik dan kantor-kantor OPD.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
