MATARAM, iNewsLombok.id - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti lemahnya koordinasi diinternal BUMN menyebabkan akses Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke Jalan Tol dan Jalan utama saat ini belum dirampungkan Pemerintah, terutama untuk Stasiun Karawang.
"Kita menyayangkan lemahnya koordinasi di dalam Kementerian BUMN sehingga antara Menteri dan Wakil Menteri tidak sama persepsinya. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan proyek KCJB. Dimana pada saat awal proyek berjalan, BUMN yang bertanggung jawab tidak sesuai dengan bidangnya,"tegas SJP Sabtu (5/8/2023) melalui pesan tertulisnya.
SJP menyebut penyebabnya antara lain adalah studi kelayakan proyek belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan, sehingga penyelesaian proyek sulit diprediksi, biaya pembebasan lahan yang hanya memperkirakan panjang trase dan harga petak tanah yang berada di lintasan sehingga, luas lahan yang dibebaskan lebih besar dari rencana, banjir yang melanda beberapa lokasi di sepanjang jalur proyek, membuat sistem drainase harus ditata ulang, dan lain-lain.
"Kami sendiri mengamati bahwa ternyata proyek KCJB ini bukan satu-satunya proyek kereta yang bermasalah. Proyek LRT juga ditengarai memiliki sejumlah masalah dalam desain awal dan juga spesifikasi kereta yang berbeda-beda," ungkapnya Anggota FPKS ini.
Sehingga menyebabkan rumitnya integrasi sistem perkeretaapiannya dan berpotensi menyebabkan mundurnya jadwal operasional. "Dengan banyaknya masalah yang terjadi di proyek KCJB ini, kami meminta agar Pemerintah berhenti membuat kegaduhan dan saling menyalahkan,"tegasnya DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
