Eks Sekretaris KONI NTB Sebut PON 2028 Cukup Rp330 Miliar, Rp1 Triliun Terlalu Berat

LOMBOK, iNewsLombok.id - Perdebatan mengenai kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencuat.

Mantan Sekretaris Umum KONI NTB, M. Nur Haedin akrab disapa Edo, mengungkapkan bahwa dalam pembahasan bersama KONI Pusat pada Mei 2026, mantan Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, memperkirakan kebutuhan anggaran persiapan dan penyelenggaraan PON di NTB sekitar Rp330 miliar.

Baca Juga

4 Emas Finswimming Disabet, Fredericco Owen dapat Pujian dari Ketua KONI NTB Mohan Roliskana

"Pak Mori selaku Ketua Umum KONI NTB bersama saya selaku Sekretaris Umum KONI NTB sewaktu pembahasan dengan KONI Pusat bulan Mei 2026. Pak Mori menyampaikan perhitungan anggaran untuk persiapan PON XXII tahun 2028, pak Mori menyampaikan kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON di NTB telah dihitung secara matang dan diperkirakan cukup dengan Rp330 miliar," ungkapnya, Selasa (3/11/2026).

Menurut Edo, angka tersebut dinilai tidak akan terlalu membebani pemerintah daerah apabila sumber pembiayaan disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sponsor.

"Sehingga beban daerah tuan rumah tidak berat. Kebutuhan itu bisa ringan kalau tuan rumah bisa mengupayakan secara profesional kerja sama dengan sponsorship," ungkapnya.

Soroti Angka Rp1 Triliun

Baca Juga

Walikota Mataram Mohan Pede Rebut Kursi Ketua KONI NTB, Kantongi Dukungan 6 KONI Daerah dan 33 Cabor

Edo mengaku terkejut dengan munculnya informasi mengenai kebutuhan anggaran PON 2028 yang mencapai sekitar Rp1 triliun untuk NTB.

"Kami juga kaget muncul info di media yg disampaikan Waketum I KONI Pusat pak Suwarno, kebutuhan Rp1 triliun untuk PON mesti disiapkan tuan rumah NTB. Kami tidak tahu bagaimana KONI Pusat menghitung sehingga bengkak sampai Rp1 triliun. Kasian NTB dong, berat sekali dengan dana 1T," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebut masing-masing pemerintah daerah tuan rumah, termasuk NTB, perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun. Ia juga menyebut pemerintah pusat menginginkan efisiensi dan tidak mendorong pembangunan venue baru.

Baca Juga

Pendaftaran Calon Ketua KONI NTB Dibuka Kembali, Mori Hanafi Bertarung Lagi

Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan perhitungan mengenai komponen biaya yang harus ditanggung tuan rumah. Karena itu, angka Rp330 miliar yang disampaikan Edo merupakan estimasi yang pernah dibahas dalam forum KONI, sedangkan angka Rp1 triliun merupakan kebutuhan yang disampaikan KONI Pusat dalam perkembangan terbaru.

Rp330 Miliar Disebut Sudah Termasuk Venue dan Overlay

Edo menjelaskan, estimasi Rp330 miliar yang pernah disampaikan Mori Hanafi bukan hanya untuk biaya operasional pertandingan.

Menurut dia, angka tersebut juga telah memperhitungkan kebutuhan pembangunan sejumlah venue apabila memang diperlukan, termasuk renovasi dan peningkatan fasilitas olahraga atau overlay.

Baca Juga

Gagal Maju, Gubernur Iqbal Kini Dukung Mohan Roliskana Pimpin KONI NTB

"Lebih efesiensi lagi NTB memiliki gedung-gedung milik swasta dan pemerintah yg bisa digunakan untuk veneu pertandingan. Jadi tidak harus memaksakan bangun venue baru."

Ia menilai pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dapat menjadi salah satu cara menekan biaya penyelenggaraan PON di NTB.

Minta Pemerintah Pusat Ikut Mendukung Lewat APBN

Edo juga menilai pembiayaan PON tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada daerah tuan rumah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan melalui APBN.

Baca Juga

Gubernur NTB Tak Jadi Caretaker KONI, 2 Calon TMS Bisa Bertarung Lagi

"PON ini dari awal sejarah nya semangat nya untuk memperkuat persaudaraan dalam bingkai NKRI. Yang sepanjang perjalanan PON berkembang bagaimana mengangkat reputasi prestasi olahraga Indonesia, dan PON juga berdampak manfaat terhadap dampak luas terhadap ekonomi. Jadi harus bahkan wajib negara (Pemerintah Pusat) mendukungnya juga melalui APBN."

Ia kemudian membandingkan penyelenggaraan PON sebelumnya yang menurutnya juga mendapatkan dukungan anggaran pemerintah pusat.

"Pada PON XXI di Papua dan PON XXII di Aceh-Sumatera Utara, Pemerintah Pusat juga beri dukungan APBN nya. Demikian pula di PON PON sebelumnya di Jawa, Jakarta, Riau, Kaltim, Pusat juga kucur kan APBN."

Edo menilai dukungan pemerintah pusat menjadi penting karena PON 2028 merupakan agenda nasional yang diselenggarakan di lebih dari satu wilayah.

"Nah sekarang NTB dan NTB (Indonesia bagian Tengah) yang baru kali pertama dapat kesempatan jdi tuan rumah PON sebagai event puncak olahraga prestasi 4 tahunan, juga harus disupport APBN. Kalau Pusat tidak support tidak adil dong dan bingkai NKRI itu dimana jadinya? sementara NTB bersama NTT bagian dri NKRI wajar dong ingin jadi tuan rumah (melalui proses bidding di KONI Pusat). Dan ingin memanfaatkan multievent PON sebagai media upaya percepatan kemajuan daerah," tegas.

NTB, NTT dan DKI Jakarta Tuan Rumah PON 2028

PON XXII 2028 secara resmi ditetapkan digelar di NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta. Penetapan tersebut dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 23 Juni 2026.

Dalam pembagian yang telah dibahas, NTB direncanakan menjadi lokasi pertandingan 26 cabang olahraga, NTT 22 cabang olahraga, sedangkan DKI Jakarta menjadi klaster untuk 14 cabang olahraga. Empat cabang olahraga juga direncanakan dipertandingkan bersama NTB dan NTT.

Dengan pembagian tersebut, efisiensi venue menjadi salah satu faktor penting dalam perhitungan anggaran. Pemerintah pusat sebelumnya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan PON 2028 diarahkan tidak dengan membangun banyak arena baru, melainkan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia dan melakukan renovasi sesuai kebutuhan.

Edo berharap Presiden memberikan dukungan anggaran sehingga pelaksanaan PON di tiga wilayah tuan rumah dapat berjalan maksimal.

"Saya pikir masyarakat dan pemerintah NTB kecewa dengan ketidakadilan Pusat. Apalagi KONI NTB waktu itu dipimpin H. Mori Hanafi bersama Pemprov NTB saat bidding PON tahun 2022 berjuang keras menggolkan NTB bersama NTT jadi tuan rumah PON. Kita berharap Presiden bisa memback-up dengan APBN untuk suksesnya PON Nusa Tenggara dan DKI Jakarta ini," tegasnya.

Editor: Purnawarman