SK Tuan Rumah PON 2028 Terbit, Ketua KONI NTB: Master Plan Akhirnya Disetujui Pemerintah Pusat

LOMBOK, iNewsLombok.id - Terbitnya Surat Keputusan (SK) yang menetapkan NTB, NTT dan DKI sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 menjadi momentum bersejarah bagi dunia olahraga daerah.

Setelah melalui proses panjang selama tiga tahun, keputusan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa perencanaan besar yang disusun NTB telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi, mengatakan bahwa keluarnya SK pada tahun 2026 menjadi penanda penting bahwa master plan penyelenggaraan PON yang disusun bersama berbagai pihak telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

"Bahwa setelah menunggu tiga tahun lamanya, di tahun 2026 muncul SK. Ini menandakan setelah lama harus merevisi, keluarnya SK ini menandakan master plan yang dibuat terkait PB sudah diterima pemerintah pusat, tentunya kita bangga," tegas Mori Hanafi, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, proses menuju penerbitan SK tersebut tidaklah mudah. Berbagai revisi dan penyempurnaan dokumen harus dilakukan berulang kali sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penetapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.

"Setelah revisi, revisi lagi, itu tiga tahun lamanya. Jadi terima kasih kepada ketua tim yang membuat master plan, Bapak Andi Adyanto yang membuat master plan dan Prof. Dr. Kadri serta tim lain yang tidak bisa disebut satu per satu," ungkapnya.

Mori menambahkan, langkah berikutnya yang harus segera dilakukan adalah pembentukan Panitia Besar (PB) PON oleh Pemerintah Provinsi NTB agar proses persiapan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

"KONI NTB meminta agar Pemda segera membentuk PB PON dalam hal ini Gubernur, sehingga kita bisa melakukan persiapan," ujarnya.

Penetapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 diharapkan menjadi katalisator pembangunan infrastruktur olahraga, peningkatan sektor pariwisata, serta penguatan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan pendukung yang akan berlangsung menjelang dan selama penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

Selain itu, penyelenggaraan PON juga diproyeksikan membuka peluang investasi baru, meningkatkan okupansi hotel, memperkuat sektor UMKM, serta mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, NTB kini memasuki fase persiapan yang lebih konkret untuk memastikan seluruh venue, sarana pendukung, sumber daya manusia, dan sistem penyelenggaraan dapat memenuhi standar nasional yang ditetapkan.

Editor : Purnawarman