Rencana Pengalengan Daging Kurban NTB untuk Daerah Terpencil Disorot, Ini Penjelasan Baznas NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Tokoh agama sekaligus pimpinan pondok pesantren Al Kamal Lombok Barat, TGH Mahalli Fikri, menyoroti rencana Pemerintah Provinsi NTB yang akan menyalurkan daging kurban dalam bentuk kaleng siap saji. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut, termasuk sumber pendanaan yang digunakan untuk proses pengalengan.

Menurutnya, biaya pengolahan daging kurban menjadi produk kalengan tidaklah murah dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kalengisasi daging qurban itu tidak murah alias mahal biayanya. Selain itu dananya dari mana? Apakah mau diambil dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS)? Dari APBD kan tidak mungkin tersebab kondisi APBD NTB,” tegasnya, Kamis (28/5/2026).

TGH Mahalli menilai masih ada metode distribusi lain yang lebih sederhana dan murah dibandingkan pengalengan. Salah satunya dengan membekukan daging menggunakan freezer sebelum didistribusikan ke daerah terpencil.

“Kemudian masih ada cara yang lebih murah dan mudah yakni membekukan daging dlm freezer sebelum didistribusi. Jarak keterpencilan daerah/desa yang dihitung atau dianggap terpencil masih tidak terlalu sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4 apalagi roda 2, ataupun kuda,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa wilayah-wilayah terpencil di Nusa Tenggara Barat masih dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat, sehingga distribusi daging segar dinilai tetap memungkinkan dilakukan.

“Tidak ada wilayah bermukim komunitas yang membutuhkan waktu tempuh dengan jalan kaki melebihi 12 jam. Untuk ide dan rencana kalengisasi daging qurban ini mutlak diadakan diskusi dan musyawarah yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurut TGH Mahalli, pola distribusi hewan kurban yang selama ini dilakukan pemerintah dengan mengirim langsung sapi ke lokasi penerima manfaat sudah cukup efektif dan tinggal ditingkatkan jumlahnya.

“Cara pemerintah selama ini dengan mengirim binatang qurban ke lokasi masyarakat penerima manfaat itu sudah sangat tepat. Tinggal diperbanyak saja,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar proyek pengalengan daging tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. TGH Mahalli khawatir jika program tersebut membuka ruang penyalahgunaan anggaran atau proyek yang tidak tepat sasaran.

“Bila bikin pabrik/proyek pengalengan dan sebagainya, untuk akhir zaman ini wajar saja bila ada kekhawatiran akan menjadi ruang dan celah yang bisa salah dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai jumlah daging kurban di NTB saat ini belum terlalu besar sehingga distribusi secara langsung masih sangat memungkinkan tanpa harus melalui proses pengalengan.

“Kecuali itu, jumlah daging qurban sementara ini belum terlalu banyak atau belum melimpah sehingga membaginya tidak memerlukan waktu lama yang bisa bikin daging membusuk atau rusak,” tambahnya.

TGH Mahalli juga mengusulkan agar bantuan lebih diarahkan dalam bentuk dana pembelian sapi di lokasi terpencil agar dapat memberdayakan peternak lokal sekaligus mempermudah distribusi.

“Bagus dan tepat sekali kalau yang dikasihkan itu duit untuk membeli sapi peternak yang ada di lokasi terpencil. Kemudian dipastikan di tempat itu ada orang-orang yang bisa melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian dengan benar dan baik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua BAZNAS NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa metode pengalengan dipilih untuk mengatasi kendala distribusi daging segar ke daerah pelosok dengan akses transportasi terbatas.

“Dengan cara menjadikan hewan kurban setelah disembelih menjadi daging kalengan siap saji. Insyaallah nanti itu juga bisa kita lakukan banyak orkestrasi kepada daerah-daerah kemiskinan ekstrem di NTB,” kata Iqbal usai Salat Iduladha di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (27/5/2026).

Iqbal mengungkapkan, satu ekor sapi rata-rata dapat menghasilkan sekitar 250 kaleng daging siap konsumsi. Jika 10 ekor sapi diproses, maka diperkirakan tersedia sekitar 2.500 kaleng untuk disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pemprov NTB bersama BAZNAS NTB juga disebut telah berkoordinasi dengan jaringan BAZNAS di Jawa Tengah yang sebelumnya telah menjalankan program distribusi daging kurban dalam bentuk makanan siap saji.

Program pengalengan daging kurban sendiri mulai banyak diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain untuk memperpanjang masa simpan, metode ini juga dinilai mampu menjangkau wilayah rawan pangan dan daerah bencana yang sulit mendapatkan distribusi daging segar secara cepat.

Summary:

TGH Mahalli Fikri kritik rencana pengalengan daging kurban Pemprov NTB dan mempertanyakan sumber anggaran program tersebut.

Caption Foto:

TGH Mahalli Fikri menyoroti rencana pengalengan daging kurban Pemprov NTB dan meminta program tersebut dikaji secara terbuka serta akuntabel.

Editor: Purnawarman