Gubernur NTB Iqbal Klaim Lunasi Utang Rp280 Miliar

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, NTB berhasil keluar dari beban utang dan memasuki tahun 2026 tanpa kewajiban finansial yang membebani anggaran.

Sejak awal menjabat pada 2025, Iqbal telah melunasi utang daerah hingga Rp280 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dari total utang belanja tahun 2024 sebesar Rp380 miliar, sebanyak Rp210 miliar telah diselesaikan, mencakup utang jasa operasional, kontraktual, hingga kewajiban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Baca Juga

Viral! Iqbal Sisir Anggaran Mobil Dinas Rp5,7 Miliar: Provinsi Ini Pas-pasan, Tapi Harus Bermartabat

“Kita berhasil mengelola keuangan yang kita miliki. Kita bisa memasuki tahun 2026 tanpa satu sen pun utang. Kalaupun ada utang, adalah utang di PT SMI yang memang itu adalah utang yang direncanakan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Fokus Tiga Agenda Utama: Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata

Dengan kondisi fiskal yang lebih sehat, Pemprov NTB kini mengarahkan anggaran pada tiga prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.

Salah satu program unggulan yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah adalah Desa Berdaya, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Pengamat: Iqbal akan Mulus Ciptakan Transisi Kekuasaan, Tapi Tak Jual Beli Jabatan Tugas yang Sulit

Iqbal optimistis, hingga akhir masa jabatannya pada 2029, angka kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga satu digit atau sekitar 10 persen, dari posisi saat ini yang masih berada di kisaran 11 persen.

Tren Kemiskinan Menurun dan Ekonomi Mulai Menguat

Data terbaru menunjukkan tren positif. Pada September 2025, angka kemiskinan NTB berada di 11,38 persen, menurun dari Maret 2025 sebesar 11,78 persen dan September 2024 sebesar 11,91 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, NTB mencatat peningkatan signifikan:

Baca Juga

Iqbal Siap Terima Dikritik Media

3,22 persen (dengan sektor tambang)

8,33 persen (tanpa sektor tambang)

Sektor pariwisata tumbuh lebih dari 7 persen, sementara sektor pertanian mencapai 5,33 persen, mendekati target yang ditetapkan.

Baca Juga

Respons Iqbal Unggul Hasil Quick Qount Pilgub NTB 2024 Versi KedaiKOPI

“Nilai Tukar Petani NTB juga mengalami peningkatan signifikan, menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional,” katanya.

Indikator Makro Ekonomi NTB Menguat

Beberapa indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan:

Kontribusi NTB ke ekonomi nasional: 0,84 persen

Baca Juga

Debat Kedua Pilgub, Rohmi dan Iqbal Saling Singgung Soal Wisatawan Turki yang ke NTB dan Zero Waste

Industri pengolahan: naik menjadi 6,69 persen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,97 (kategori tinggi)

Tingkat pengangguran terbuka: 3,05 persen (di bawah rata-rata nasional)

Realisasi APBD 2025 Hampir Capai Target

Iqbal juga memaparkan kinerja fiskal daerah di hadapan DPRD NTB. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target Rp6,498 triliun.

“Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 6,476 triliun atau 99,79 persen dari target Rp6,498 triliun dan menurun sebesar 2,19 persen dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 6,621 triliun,” ujarnya.

Rincian pendapatan meliputi:

PAD: Rp2,759 triliun (98,21% dari target)

Dana transfer: Rp3,537 triliun (melampaui target)

Pendapatan lain-lain: Rp179,71 miliar

Sementara dari sisi belanja:

Total belanja: Rp6,051 triliun (93,14%)

Belanja operasional: Rp4,569 triliun

Belanja modal: Rp536,12 miliar

Belanja transfer: Rp841,75 miliar (100%)

Dorongan Revisi Perda untuk Tingkatkan Pendapatan

Iqbal mengakui adanya penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta dukungan DPRD NTB untuk mempercepat revisi regulasi terkait pajak dan retribusi daerah.

“Terkait dengan pendapatan ini, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota dewan untuk dapat melakukan percepatan revisi perda mengenai retribusi, karena ini sangat penting bagi kita dalam rangka meningkatkan pendapatan,” katanya.

PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah lembaga pembiayaan milik pemerintah pusat yang sering digunakan daerah untuk pembiayaan proyek strategis.

Program Desa Berdaya berpotensi mendorong ekonomi berbasis komunitas melalui UMKM, pertanian, dan pariwisata desa.

NTB dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di sektor pariwisata halal dan ekowisata, seperti kawasan Mandalika dan desa wisata berbasis budaya lokal.

Penguatan PAD melalui revisi pajak dan retribusi menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Editor : Purnawarman