Erick Thohir Pastikan PON 2028 Tetap di NTB-NTT, Tanpa Venue Baru
JAKARTA, iNewsLombok.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 tetap digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, penyelenggaraan kali ini tidak akan disertai pembangunan venue baru sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Keputusan tersebut diambil setelah Erick berdiskusi dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman, serta Sekjen KONI Lukman Djajadikusuma. Hasil pertemuan menyepakati bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah bersama ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
"Ya, jadi kemarin saya menerima Pak Marciano (Norman), Ketua KONI, dan Pak Sekjen, Pak Ade. Kita juga mulai sinkronisasi untuk persiapan PON 2028. Memang kan sepertinya ada diskusi bahwa NTT-NTB itu tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama," kata Erick di Jakarta, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).
Meski status tuan rumah tidak berubah, konsep penyelenggaraan mengalami penyesuaian signifikan. Pemerintah memilih mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah tersedia dibanding membangun infrastruktur baru.
"Tetapi tentu dengan situasi saat ini, memang kan pembangunan fasilitas tambahan itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri, Pak Tito (Karnavian) juga, yang kemarin sudah ditandatangani, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal, ya termasuk fasilitas olahraga tentunya. Nah, jadi salah satunya tidak ada venue baru," tambah dia.
Kebijakan ini selaras dengan upaya efisiensi fiskal nasional sekaligus menghindari munculnya venue mangkrak pasca-event, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah setelah penyelenggaraan ajang besar.
Menurut Erick, pendekatan ini mengikuti tren internasional yang kini lebih menekankan optimalisasi fasilitas eksisting dibanding pembangunan baru.
Ia mencontohkan persiapan Olimpiade Brisbane 2032 yang juga mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan infrastruktur.
"Ya, dan ini trennya di dunia sudah seperti itu. Ya, kalau kita lihat juga persiapan Olimpiade di Brisbane, di banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal," jelas dia.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan belanja prioritas lainnya seperti pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, pemerintah membuka peluang keterlibatan provinsi lain sebagai tuan rumah pendukung (supporting system), khususnya bagi daerah yang memiliki fasilitas olahraga memadai.
"Jadi itu nah, di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan Rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka," tutur dia.
Namun, Erick menegaskan surat keputusan resmi tuan rumah belum diterbitkan dan masih menunggu rekomendasi final dari KONI.
"Tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana, saya enggak tahu. Jadi suratnya memang belum saya keluarkan. Nah, kalau mereka sudah, baru kita keluarkan," ucap dia
PON terakhir digelar di Aceh-Sumatera Utara pada 2024, yang juga mengusung konsep kolaborasi dua provinsi.
NTB sebelumnya sukses menjadi tuan rumah ajang internasional seperti MotoGP Mandalika, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur olahraga berskala besar.
Sejumlah venue di NTB dan NTT dinilai masih layak pakai, termasuk stadion utama, lapangan atletik, dan fasilitas indoor.
Skema kolaboratif lintas provinsi dinilai dapat memperluas dampak ekonomi tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Dengan pendekatan efisiensi dan kolaborasi, PON 2028 diharapkan tetap kompetitif, meriah, dan berdampak ekonomi tanpa risiko pemborosan anggaran.
Editor : Purnawarman