Purbaya Yudhi Sadewa: Pemda Bisa Dapat Anggaran Tambahan Asal Serapan Tepat

JAKARTA,iNewsLombok.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penambahan anggaran bagi pemerintah daerah (pemda). Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran hanya bisa dilakukan jika daerah mampu memperbaiki kualitas penyerapan dan memastikan tidak ada kebocoran keuangan.

Hal ini disampaikan dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga

Menguji Efektivitas Dana Rp200 Triliun Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menekankan agar pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan evaluasi serius terhadap proses penggunaan anggaran, terutama pada akhir tahun dan awal tahun anggaran baru.

"Saya pernah minta ke temen-temen Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor," kata Purbaya.

Menurutnya, pemerintah pusat sebenarnya mampu mengalokasikan anggaran tambahan, namun hanya akan diberikan kepada daerah yang terbukti disiplin dan transparan.

Baca Juga

Pesan Haru Sri Mulyani saat Serah Terima Jabatan kepada Purbaya

Purbaya bahkan menyatakan kesiapannya untuk menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto jika pemda menunjukkan komitmen kuat dalam mengendalikan kebocoran.

"Saya bilang kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden minta anggaran pemda direvisi, dan kita mampu, uang kita cukup. Jadi doain supaya saya berhasil supaya triwulan kedua saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah," lanjutnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya dilakukan atas persetujuan Presiden. Menurutnya, keputusan itu diambil karena banyaknya belanja daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Baca Juga

Sri Mulyani Digantikan, Ini Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa

"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti enggak dikasih," ungkapnya.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, sedang menyiapkan sistem pengawasan digital berbasis real-time untuk memonitor belanja daerah agar lebih transparan.

Tahun 2025, fokus evaluasi TKD diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang paling sering mengalami ketidaksesuaian penggunaan.

Beberapa daerah tercatat masih memiliki tingkat serapan anggaran di bawah 60 persen per triwulan, sehingga menjadi hambatan dalam pengajuan anggaran tambahan.

Kemenkeu juga mendorong pemda memperkuat kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi keterlambatan realisasi.

Pengawasan internal pemda dinilai masih lemah, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang menjadi titik rawan pemborosan.

Editor : Purnawarman