Dari Aceh hingga Lombok, Ini Perbandingan Biaya Haji Reguler 2026 yang Ditetapkan Presiden Prabowo

JAKARTA, iNewsLombok.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan acuan baru terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 M. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 13 November 2025.

Dalam salinan Keppres, dinyatakan,

Baca Juga

BREAKING NEWS DPR RI dan Pemerintah Sepakati Penurunan Biaya Haji Rp2,8

"Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,"terangnya.

Dokumen tersebut diakses melalui laman resmi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemensetneg pada Jumat, 5 Desember 2025.

Pembagian Biaya Haji: Nilai Manfaat & Bipih

Keppres menjelaskan bahwa total biaya haji terdiri dari dua komponen utama:

Nilai Manfaat — bagian biaya yang disubsidi oleh pemerintah menggunakan optimalisasi dana haji.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) — biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah.

Pada periode ini, pemerintah menetapkan:

Nilai manfaat untuk jemaah reguler: Rp6.695.758.435.018

Nilai manfaat untuk jemaah haji khusus: Rp7.229.419.000

Bipih mencakup sejumlah layanan penting seperti: tiket penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi darat

layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina

perlindungan jemaah, pelayanan embarkasi-debarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan jemaah, biaya hidup, pembinaan jemaah di Indonesia dan Arab Saudi, layanan umum dan operasional BPIH

Rincian Biaya Haji per Embarkasi Tahun 1447 H/2026 M

Biaya BPIH per jemaah ditetapkan sebagai berikut:

Aceh: Rp78.324.981 (Bipih Rp45.109.422)

Medan: Rp79.379.071 (Bipih Rp46.163.512)

Batam: Rp87.340.981 (Bipih Rp54.125.422)

Padang: Rp81.085.481 (Bipih Rp47.869.922)

Palembang: Rp87.422.481 (Bipih Rp54.206.922)

Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281 (Bipih Rp58.542.722)

Solo: Rp86.448.981 (Bipih Rp53.233.422)

Surabaya: Rp93.860.981 (Bipih Rp60.645.422)

Balikpapan: Rp88.791.481 (Bipih Rp55.575.922)

Banjarmasin: Rp88.754.481 (Bipih Rp55.538.922)

Makassar: Rp89.108.738 (Bipih Rp55.893.179)

Lombok: Rp88.167.381 (Bipih Rp54.951.822)

Kertajati: Rp91.774.581 (Bipih Rp58.559.022)

Yogyakarta: Rp86.170.981 (Bipih Rp52.955.422)

Kemenag akan melakukan sosialisasi ke seluruh Kanwil untuk memastikan jemaah memahami perubahan komponen biaya.

Sistem pembayaran Bipih di tahun 2026 dipastikan kembali menggunakan mekanisme digital, termasuk verifikasi melalui SISKOHAT.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penetapan BPIH mempertimbangkan fluktuasi harga avtur, kurs dolar AS, serta peningkatan standar layanan di Arab Saudi.

Tahun 2026 merupakan salah satu tahun dengan jumlah kuota terbesar pascapandemi, sehingga pemerintah memperketat efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.

Keppres ini menjadi dasar pembahasan lanjutan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR terkait finalisasi layanan keberangkatan haji 2026.

Editor : Purnawarman